\n<\/p>\n
Pengamat politik Adi Prayitno menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bisa mulai mencemaskan persoalan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika ingin kembali maju dalam Pilpres 2029.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurutnya, langkah politik Gibran untuk kembali mengikuti kontestasi nasional tersebut berpotensi terganjal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah setara SMA atau sederajat.<\/p>\n
Baca Juga: Daftar Film Favorit Tontonan Gibran Rakabuming, Nomor 4 Tampilkan Adegan Hiper Kekerasan…<\/a><\/strong><\/p>\n “Ini tentu menjadi barrier, ini tentu menjadi tembok tebal bagi Gibran untuk maju untuk 2029. Kalau ingin maju di 2029, tentu tak lain dan tak bukan Gibran itu harus ambil Paket C,” ujarnya dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Selasa (13\/10).<\/p>\n Adi kemudian mempertanyakan kemungkinan seorang Wapres harus mengikuti pendidikan kesetaraan demi memenuhi syarat pencalonan pada pemilu berikutnya.<\/p>\n “Pertanyaannya adalah, apa mungkin seorang wakil presiden harus ambil Paket C untuk maju pilpres yang kesekian kalinya? Itu yang kemudian membuat orang itu gambling,” katanya.<\/p>\n Ia juga menilai persoalan persyaratan pendidikan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan serius bagi Jokowi.<\/p>\n “Jangan-jangan di pikiran Pak Jokowi juga sudah mulai muncul, kok persyaratan bagi Gibran, syarat minimal ijazah SMA ataupun yang sederajat itu agak rumit sebenarnya bagi Gibran untuk ikut bertanding di 2029,” tandasnya.<\/p>\n Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perkara nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima. Majelis beralasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden peserta Pilpres 2024.<\/p>\n “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan Selasa (6\/10\/2026) malam.<\/p>\n