\n<\/p>\n
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperjelas aturan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Aturan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 ini berlaku sejak 2 Oktober 2026.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan salah satu perubahan utama dalam aturan tersebut adalah mekanisme pembayaran utang pajak.\u00a0<\/p>\n
Kini, pembayaran wajib pajak diprioritaskan untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu, berbeda dari aturan sebelumnya yang memperhitungkan pembayaran secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif.\u00a0<\/p>\n
\u201cMelalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,\u201d ujar Bimo dalam laman resmi DJP,\u00a0 dikutip Rabu (13\/10\/2026).\u00a0<\/p>\n
Selain itu, PMK 71\/2026 menyempurnakan jangka waktu penyampaian tanggapan atas hasil penelitian keberatan serta memperjelas ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.\u00a0<\/p>\n
Bimo menegaskan, aturan tersebut bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok utang pajak, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi hanya dapat diberikan sesuai persyaratan yang berlaku.\u00a0<\/p>\n
Sanksi administratif akibat proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali juga tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme tersebut.\u00a0<\/p>\n
Baca Juga: CELIOS Usul Pemerintah Kejar Pajak Orang Kaya Berharta Rp84 Miliar<\/a><\/strong><\/p>\n