\n<\/p>\n
Fondasi Indonesia berdemokrasi yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun kini dinilai sedang berada di titik nadir karena polemik sengkarut aturan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Penilaian tajam ini dilontarkan oleh Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.<\/p>\n
<\/p>\n
Kemarahan Mahfud berpangkal pada temuan dalam sidang gugatan sengketa pemilu soal pencalonan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, mereka menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa ijazah atau sertifikat luar negeri milik politikus muda itu setara dengan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang diwajibkan oleh undang-undang.<\/p>\n
Baca Juga: Kuliah di Singapura, Wapres Gibran Ternyata Sabet Gelar Sarjana dari Kampus Inggris<\/a><\/strong><\/p>\n Lolosnya Gibran dalam proses pendaftaran diduga kuat difasilitasi oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, Pasal 18 ayat 3.<\/p>\n Pasal itu secara mengejutkan membebaskan kandidat dari kewajiban melampirkan ijazah sekolah menengah atas luar negeri, asalkan mereka memiliki ijazah perguruan tinggi. Mahfud secara terang-terangan menyebut manuver ini sebagai sebuah kemunduran yang fatal bagi negara.<\/p>\n “Ini adalah perusakan terhadap peradaban. Merusak peradaban, peradaban kita bernegara, negara hukum, negara demokrasi kita sudah bangun 80 tahun lebih dirusak hanya karena meng-Gibran-kan aturan,” ucapnya, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Selasa (13\/10\/2026).<\/p>\n Pakar hukum tata negara itu tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Menurutnya, memanipulasi hukum demi meloloskan satu individu tertentu bukan hanya cacat secara administratif, tetapi menghancurkan tatanan hukum yang telah diperjuangkan bangsa ini sejak kemerdekaan. Dugaan penyelundupan pasal baginya adalah titik noda yang mengorbankan integritas demokrasi secara keseluruhan.<\/p>\n Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya rumor yang beredar di ranah publik melalui sebuah siniar (podcast). Dalam siaran tersebut, seorang mantan pejabat tinggi membongkar dugaan adanya intervensi dari tiga menteri yang mengondisikan agar kelolosan Gibran.<\/p>\n Adapun Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menolak keras tuduhan tersebut. Hasyim berdalih bahwa penyusunan pasal itu sudah sesuai prosedur.<\/p>\n \u201cKetentuan Pasal 13 dan 18 dalam PKPU 19\/2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berlaku untuk semua orang (erga omnes). Pada saat perumusan norma tidak diketahui siapa saja yang mau nyalon jadi presiden atau wakil presiden (unpredictable),\u201d kata Hasyim.<\/p>\n