\n<\/p>\n
Syahganda Nainggolan mengaku telah menghubungi Rocky Gerung untuk membicarakan pernyataan pengamat politik tersebut yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) itu menyebut Rocky bersedia tidak lagi menyampaikan pernyataan serupa terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
“Pak Rocky Gerung sudah saya hubungi dan beliau bersedia untuk tidak menyampaikan hal yang sama,” kata Syahganda, Sabtu (10\/10\/2026).<\/p>\n
Syahganda menjelaskan, salah satu alasannya menghubungi Rocky berkaitan dengan posisi Wantimpres yang memiliki fungsi memberikan nasihat kepada presiden dan wakil presiden. Menurut dia, Rocky sebelumnya belum mengetahui bahwa lembaga tersebut juga menjalankan fungsi penasihat bagi wapres.<\/p>\n
“Tadinya beliau belum tahu kalau Wantimpres khusus atribusi presiden. Kan Wantimpres juga untuk penasihat wapres,” ujar Syahganda.<\/p>\n
Permintaan Syahganda itu muncul setelah Rocky secara terbuka menyarankan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam siniar Akbar Faizal ketika membahas polemik putusan MK terkait gugatan yang menyinggung persyaratan pendidikan Gibran.<\/p>\n
“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” ujar Rocky.<\/p>\n
Syahganda sendiri menekankan pentingnya menghormati posisi Gibran sebagai pejabat yang telah dilantik. Ia juga mengingatkan agar persoalan putusan pengadilan tidak dicampuradukkan dengan dorongan politik untuk mengundurkan diri.<\/p>\n
“Ya, yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif. Dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach. Ya kan, dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden,” katanya.<\/p>\n
Polemik tersebut bermula dari gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak ke MK. Gugatan dengan nomor perkara 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 itu ditolak, antara lain karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing<\/em>.<\/p>\n