\n<\/p>\n
Manuver politik mengejutkan datang dari kelompok masyarakat sipil dan kaum intelektual. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres sebelumnya menjadi modal barisan akademisi kini secara agresif mulai melobi jajaran elite dari Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.<\/p>\n
<\/p>\n
Akademisi dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Ubedilah Badrun mengatakan dirinya bersama dengan sejumlah toko sipil telah menggelar audiensi dengan Elite Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tujuannya hanya satu: mendorong parlemen menggunakan hak angket untuk merintis jalan melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
Baca Juga: Diduga Makar, Rocky Gerung dan Denny Indrayana Resmi Dilaporkan Ketum Pro Gibran ke Polda Metro<\/a><\/strong><\/p>\n Pemicu utama dari lobi politik tingkat tinggi ini adalah kejanggalan dalam putusan pengadilan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026.<\/p>\n Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui menolak mengabulkan tuntutan untuk mendiskualifikasi Gibran. Namun majelis hakim secara mengejutkan mencantumkan dalam pertimbangannya bahwa tidak ditemukan bukti empiris yang menunjukkan politikus muda itu memiliki ijazah setara SMA.<\/p>\n “Putusan itu putusan yang sering disebut sebagai final dan mengikat. Dia mengikat di situ, putusan yang final dan mengikat yang tidak bisa diubah oleh keputusan apa pun,” tegas Ubedilah dikutip Senin (12\/10\/2026).<\/p>\n Lebih lanjut, ia melempar bola panas tersebut langsung ke Senayan. Menurutnya, setelah pengadilan mengetuk palu, satu-satunya institusi yang memiliki gigi untuk menguliti skandal ini adalah lembaga legislatif.<\/p>\n “Pertanyaannya adalah di ruang mana lagi untuk membuktikan bahwa persoalan ini bisa digelar? Saya melihat ruang kemungkinannya ada di DPR,” tegas Ubedilah.<\/p>\n Dalam lobi politik tersebut, kaum akademisi menyodorkan dua opsi senjata pamungkas kepada fraksi dari Golkar: Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.<\/p>\n Hak Angket dinilai sangat ideal untuk menyelidiki secara mendalam dugaan pelanggaran hukum di balik administrasi ijazah dari Gibran. Sementara Hak Menyatakan Pendapat bisa langsung dieksekusi jika parlemen sudah mengantongi keyakinan penuh akan adanya pelanggaran konstitusi.<\/p>\n “Saya kira dua pilihan itu yang memungkinkan untuk kemudian kita mendapatkan kepastian,” ujar Ubed.<\/p>\n