\n<\/p>\n
Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional belum diikuti keputusan serupa dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurahman menegaskan pemerintah masih mampu menangani kebakaran yang terjadi.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cBelum. Masih mampu kita mengatasi,\u201d kata Dudung setelah mengikuti rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12\/10\/2026).<\/p>\n
Pernyataan tersebut memperjelas posisi pemerintah mengenai kemungkinan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional. Sebelum rapat dimulai, Dudung belum memberikan kepastian ketika ditanya apakah pemerintah akan mengambil langkah tersebut.<\/p>\n
\u201cYa nanti kita lihat, ya,\u201d ujar Dudung saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.<\/p>\n
Sikap pemerintah itu berbeda dengan desakan yang sebelumnya disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Pada Agustus 2026, Daniel meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan karena menilai dampaknya semakin serius.<\/p>\n
Daniel bahkan menggunakan gambaran keras untuk menjelaskan situasi yang menurutnya terjadi di lapangan. Ia menyebut kebakaran yang semakin parah telah mengancam kesehatan dan perekonomian masyarakat.<\/p>\n
\u201cKalimantan sudah seperti setengah \u2018neraka\u2019 sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,\u201d kata Daniel kepada wartawan, Jumat (21\/8\/2026).<\/p>\n
Bagi Daniel, peningkatan status diperlukan untuk merespons dampak kebakaran yang dinilainya telah mengganggu berbagai aspek kehidupan warga. Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah pemerintah yang sebanding dengan besarnya persoalan di wilayah terdampak.<\/p>\n
Sementara itu, pernyataan Dudung menunjukkan pemerintah belum menganggap penetapan status bencana nasional sebagai langkah yang harus segera diambil. Pemerintah masih menilai kemampuan penanganan yang tersedia cukup untuk menghadapi kebakaran tersebut.<\/p>\n
Perbedaan pernyataan itu memperlihatkan adanya dua penekanan dalam melihat penanganan karhutla. Daniel menyoroti besarnya dampak yang dirasakan masyarakat, sedangkan Dudung menekankan kemampuan pemerintah untuk mengatasi kebakaran tanpa menaikkan status menjadi bencana nasional.<\/p>\n