\n<\/p>\n
Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus disuarakan hingga memasuki babak baru. Menyusul tuntutan dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, aktivis hingga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.<\/p>\n
<\/p>\n
Juru Bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil, Ray Rangkuti mengatakan pihaknya menemui anggota dewan karena ingin mendorong anggota dewan menggunakan kewenangannya untuk menyelidiki persoalan yang menjadi perhatian publik. Langkah itu menjadi bagian dari upaya membawa polemik persyaratan pendidikan wakil presiden ke ranah pengawasan parlemen.<\/p>\n
Baca Juga: Putusan MK soal Ijazah SMA Gibran itu Sudah Final, Adi Pray: Mau Kau Guling-Guling, Bikin Puisi, Percuma!<\/a><\/strong><\/p>\n Dua fraksi yang akan ditemui dalam audiensi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, belum diketahui bagaimana pertemuan akan berlangsung karena anggota dewan telah memasuki masa reses.<\/p>\n Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n Keterlibatan akademisi, mahasiswa, organisasi pemantau pemilu dan aktivis menunjukkan bahwa polemik persyaratan pendidikan ini tidak hanya dibicarakan di kalangan partai politik. Sejumlah elemen masyarakat sipil kini berupaya mendorong pembahasan persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan di DPR.<\/p>\n Audiensi kepada fraksi-fraksi menjadi langkah awal untuk mengetahui sikap partai politik terhadap usulan penggunaan hak angket. Melalui pertemuan itu, para aktivis berharap ada respons dari anggota dewan mengenai kemungkinan menindaklanjuti polemik tersebut.<\/p>\n Namun, dukungan terhadap hak angket tidak otomatis berarti mereka telah menyetujui penyelidikan ataupun memutuskan pemakzulan dari Wapres Gibran. Penggunaan hak angket dan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan dua hal yang berbeda, dengan persyaratan serta tahapan konstitusional masing-masing.<\/p>\n Adapun polemik ini turut memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran. UUD 1945 sendiri mengatur mekanisme khusus yang harus dilalui sebelum presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan.<\/p>\n Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan\/atau wakil presiden atas usul anggota dewan apabila terbukti memenuhi alasan konstitusional tertentu, termasuk pelanggaran hukum yang disebutkan dalam pasal tersebut atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan\/atau wakil presiden.<\/p>\n