\n<\/p>\n
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap informasi mengenai dugaan keterlibatan tiga menteri dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.<\/p>\n
<\/p>\n
Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan arahan untuk mengondisikan aturan pemilu agar persoalan persyaratan ijazah tidak menghambat pencalonan Gibran.<\/p>\n
Mahfud menyampaikan hal itu dalam podcast<\/em> Terus Terang bersama Rizal Mustary. Ia mengutip informasi dari podcast<\/em> yang dipandu mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.<\/p>\n Menurut Mahfud, Bambang menghadirkan seorang tamu misterius (mystery guest<\/em>) yang disebut sebagai mantan pejabat tinggi. Sosok tersebut diklaim mengetahui dan menyaksikan adanya arahan dari tiga menteri terkait proses pencalonan Gibran.<\/p>\n “Ada sebuah podcast menarik dari Bambang Widjojanto yang mengundang mystery guest<\/em>, mantan pejabat tinggi yang tahu dan menyaksikan bahwa ada tiga menteri yang memerintahkan kondisikan kemenangan Gibran,” ungkap Mahfud.<\/p>\n Mahfud mengatakan, arahan tersebut diduga berkaitan dengan penyusunan aturan yang mengatur persyaratan pencalonan. Ia menyoroti Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menjadi bagian dari polemik persyaratan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri.<\/p>\n “Jangan terhalang karena ijazah, maka dibuat pasal itu,” ujar Mahfud menirukan substansi perintah yang dimaksud.<\/p>\n Ia menilai dugaan intervensi tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan dengan proses penyusunan regulasi dan penerapan persyaratan administrasi pencalonan. Mahfud juga menyoroti proses yang dinilainya berpotensi mengabaikan prinsip kepastian hukum.<\/p>\n