\n<\/p>\n
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyiapkan sistem verifikasi biometrik untuk memperketat layanan jemaah haji. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan.<\/p>\n
<\/p>\n
Melalui SEB tersebut, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil akan dimanfaatkan untuk memverifikasi calon jemaah haji.<\/p>\n
Tito mengungkapkan, Dukcapil saat ini telah memiliki data biometrik lengkap, mulai dari pengenalan wajah (face recognition<\/em>), sidik jari (fingerprint<\/em>), hingga iris mata.<\/p>\n \u201cKami sudah bersepakat dengan Kementerian Haji dan Umrah memanfaatkan data Dukcapil ini, untuk memverifikasi semua calon-calon yang akan berangkat haji,\u201d ujar Tito, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (11\/10\/2026).<\/p>\n Pemanfaatan biometrik ini dinilai krusial untuk mencegah praktik kecurangan di tengah antrean haji yang panjang. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, permintaan keberangkatan haji di Indonesia sangat tinggi sementara kuota terbatas.<\/p>\n Kondisi tersebut, kata Tito, rawan menimbulkan moral hazard seperti praktik percaloan, penyerobotan antrean, hingga penggunaan identitas orang lain.<\/p>\n \u201cPermasalahan kuota ini dan antre ini, ini kemudian bisa moral hazard. Moral hazard di antaranya ada yang mungkin jadi calo yang mengurus. Ada kemudian yang harusnya mengantrenya masih lama minta duluan. Bahkan menggunakan nama orang lain dan lain-lain,\u201d jelasnya.<\/p>\n Lebih lanjut, Tito menyebut dengan verifikasi biometrik, identitas jemaah tidak bisa lagi dimanipulasi.<\/p>\n Baca Juga: Tito Lantik Pejabat Kemendagri, Tegaskan Senior Tak Selamanya Bertahan<\/a><\/strong><\/p>\n