\n<\/p>\n
Posisi PDI Perjuangan dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, ikut menjadi sorotan setelah muncul dorongan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mantan kader PDIP itu kini menjadi sasaran pertanyaan Denny Indrayana yang ingin mengetahui sikap partai politik terhadap wacana tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
Denny secara terbuka mempertanyakan posisi PDIP karena Gibran dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), pernah menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia juga menyebut Megawati sebagai salah satu pihak yang ingin diketahui responsnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran.<\/p>\n
\u201cBagaimana posisi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan penting nih. Bu Mega bagaimana posisinya? Melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini,\u201d kata Denny.<\/p>\n
Pertanyaan tersebut muncul ketika Denny bersama pihak penggugat mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Mereka berencana meminta audiensi kepada sejumlah lembaga negara dan partai politik untuk menyampaikan dorongan pemakzulan.<\/p>\n
Denny mengatakan pihaknya sedang menyusun surat permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR. Ia juga menyebut telah menjalin komunikasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membicarakan persoalan tersebut.<\/p>\n
\u201cKami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,\u201d ujar Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Denny, partai politik menjadi salah satu pihak yang ingin mereka datangi untuk mengetahui sikap terhadap persoalan Gibran. Ia juga menyinggung mekanisme pemakzulan yang, menurut penjelasannya, perlu melalui proses di DPR sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan konstitusi.<\/p>\n
Kuasa hukum para penggugat, Refly Harun, turut menjelaskan alasan pihaknya hendak mendatangi DPR. Ia menyebut lembaga tersebut memiliki kewenangan konstitusional untuk menginisiasi usulan pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden.<\/p>\n
\u201cYang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment<\/em>, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama,\u201d kata Refly.<\/p>\n Refly mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar upaya tersebut mendapat perhatian. Ia juga berharap Istana turut memperhatikan persoalan yang mereka angkat, meskipun langkah yang ditempuh masih berupa upaya meminta audiensi dan mendorong proses politik.<\/p>\n Di tengah perkembangan itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo justru mengarahkan perhatian pada persoalan lain yang dinilainya mendesak, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ganjar meminta para pemegang otoritas politik tidak mengabaikan dampak asap yang disebut telah memicu protes dari negara tetangga.<\/p>\n \u201cBagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik,\u201d kata Ganjar, Minggu (11\/10\/2026).<\/p>\n Ganjar menilai pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan karhutla tersebut. Ia menyampaikan keprihatinan karena dampak kebakaran telah menjadi perhatian negara lain, sehingga penanganannya perlu mendapat prioritas.<\/p>\n