\n<\/p>\n
Perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026 memperluas lingkaran pejabat di sekitar Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 18 pejabat ditetapkan untuk mengisi posisi menteri, wakil menteri, pejabat tinggi lembaga atau badan, Kapolri, Wakapolri, serta unsur pimpinan Ombudsman.<\/p>\n
Sehari setelahnya, Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden kembali melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rangkaian pelantikan dalam dua hari berturut-turut itu membuat reshuffle tidak hanya relevan dilihat sebagai pergantian sejumlah nama, tetapi juga sebagai gambaran mengenai konfigurasi baru pembantu dan lingkaran kekuasaan Presiden.<\/p>\n
Sejumlah perubahan dalam reshuffle menunjukkan adanya perpindahan posisi antarp pejabat. Bahlil Lahadalia dipercaya memimpin Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).<\/p>\n
Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Posisi Menteri Luar Negeri kemudian dipercayakan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir. Dudung Abdurachman ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sedangkan Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya merupakan kader Partai Golkar.<\/p>\n
Perubahan juga terjadi di lingkungan keamanan dan lembaga kepresidenan. Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dudung Abdurachman, yang sebelumnya berada di lingkungan kepresidenan, masuk ke jajaran menteri koordinator. Sementara itu, Dedi Prasetyo, yang sebelumnya menjabat Wakapolri, ditugaskan sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.<\/p>\n
Pola perpindahan tersebut dapat disebut sebagai politik tukar kursi. Istilah itu tidak selalu bermakna negatif karena rotasi pejabat dapat digunakan untuk menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan pemerintahan. Pergantian juga bisa menjadi instrumen Presiden untuk memperkuat koordinasi dan menjalankan prioritas pembangunan.<\/p>\n
Namun, rotasi jabatan akan kehilangan makna apabila hanya menghasilkan pergantian nama tanpa perubahan pada kebijakan dan kinerja. Karena itu, ukuran keberhasilan reshuffle tidak berhenti pada pertanyaan siapa menggantikan siapa, melainkan apa yang berubah setelah pergantian dilakukan.<\/p>\n
Skala perubahan tersebut terlihat dari ukuran kabinet setelah reshuffle. Kabinet Merah Putih kini memiliki 49 kementerian dan 57 wakil menteri. Jumlah kementerian bertambah satu dibandingkan struktur awal pemerintahan, sedangkan jumlah wakil menteri meningkat dari 55 menjadi 57.<\/p>\n
Pemerintah juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Selain itu, muncul jabatan baru Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan kepada Drajad Hari Wibowo.<\/p>\n
Dengan struktur yang lebih besar dan lingkaran pembantu Presiden yang semakin luas, pertanyaan utamanya bukan semata-mata mengenai jumlah pejabat atau asal-usul perpindahan mereka. Persoalan yang menunggu pembuktian adalah apakah susunan baru tersebut mampu membuat pemerintahan lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<\/p>\n