\n<\/p>\n
Pegiat media sosial Hasyim Muhammad mengungkap cerita politik di balik aturan syarat pendidikan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hanya mewajibkan lulusan SMA\/sederajat, bukan sarjana (S1).<\/p>\n
<\/p>\n
Menurutnya, jika syarat pendidikan minimal S1 diterapkan, perdebatan mengenai ijazah SMA\/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak akan terjadi.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia menilai ketentuan syarat minimal SMA tersebut ditetapkan untuk mengakomodasi kondisi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang saat itu disebut tidak memiliki ijazah S1.<\/p>\n
Baca Juga: Dokter Tifa Ungkap Kejadian di Ruang Sidang yang Membuatnya Akan Lapor ke KY dan Komnas HAM<\/a><\/strong><\/p>\n “Dan tahukah apa yang membuat syarat capres-cawapres di negara kita cuma lulusan SMA, dan bukan S1? Sebelum pilpres 2004, ada 2 orang kuat yang akan maju capres yaitu Gus Dur dan Megawati yang mereka tak punya ijazah S1,” tulis Hasyim di akun X prbadinya, dikutip Sabtu (10\/10).<\/p>\n Menurut Hasyim, sebenarnya cukup janggal jika seorang calon presiden hanya disyaratkan lulusan SMA. Namun, kondisi politik saat itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh besar yang dekat dengan rakyat tidak selalu merupakan lulusan perguruan tinggi.<\/p>\n Ia pun mempertanyakan kapan syarat pendidikan bagi capres dan cawapres akan ditingkatkan menjadi minimal S1, bahkan mungkin S2 atau S3.<\/p>\n “Biar level presidennya seperti Pak Habibie semua kan keren, ya?” ucapnya.<\/p>\n Menurutnya, peningkatan syarat pendidikan dapat memberikan ukuran yang lebih jelas terhadap standar kemampuan intelektual seorang calon pemimpin melalui pencapaian akademik.<\/p>\n Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n Majelis hakim beralasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden peserta Pilpres 2024.<\/p>\n “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan Selasa (6\/10\/2026) malam.<\/p>\n