\n<\/p>\n
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama para pemohon perkara sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mendatangi DPR, DPD, hingga MPR. Audiensi tersebut dilakukan untuk menyikapi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan Gibran.<\/p>\n
<\/p>\n
Denny mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan surat permohonan audiensi kepada sejumlah fraksi DPR dan MPR. Mereka juga telah menjalin komunikasi dengan pimpinan DPD untuk membahas persoalan tersebut.<\/p>\n
\u201cKami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,\u201d ucap Denny dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (9\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Denny, lembaga legislatif perlu dimintai sikap karena DPR dan MPR memiliki peran dalam mekanisme pemakzulan. Ia juga ingin mengetahui posisi partai-partai politik terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.<\/p>\n
\u201cIngat, pemakzulan itu ada di DPR, MK, kembali ke DPR sebelum ke MPR, dan MPR itu selain unsur DPR ada unsur DPD. Jadi kita juga ingin melihat bagaimana posisi DPD. Kalau DPR, kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu kita juga akan datang ke partai-partai,\u201d tutur Denny.<\/p>\n
Salah satu partai yang menjadi perhatian Denny adalah PDI Perjuangan. Ia menyoroti hubungan partai tersebut dengan Gibran dan ayahnya, Joko Widodo, yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari PDIP.<\/p>\n
Denny juga mempertanyakan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah muncul pertimbangan MK terkait dokumen pendidikan Gibran. Ia ingin mengetahui respons partai terhadap persoalan tersebut.<\/p>\n