\n<\/p>\n
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai peluang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat bergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dominasi koalisi pemerintah di DPR RI menjadi tantangan besar bagi pihak yang ingin menggulirkan proses tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
Mahfud menjelaskan, partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai lebih dari 80 persen kursi parlemen. Kondisi itu membuat upaya menggalang dukungan untuk pemakzulan tidak mudah.<\/p>\n
“Untuk sampai pada usul pemakzulan ini tidak mudah, karena koalisinya Pak Prabowo lebih dari 80 persen. Yang tergantung pada 80 persen ini bisa enggak menyetujui (pemakzulan) nanti,” ujarnya dalam program ROSI yang tayang di YouTube Kompas TV, Jumat (9\/10\/2026).<\/p>\n
Koalisi pemerintahan tersebut terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PKB, Partai NasDem, dan PKS. Secara keseluruhan, partai-partai itu menguasai sekitar 470 dari total 580 kursi DPR RI.<\/p>\n
Meski demikian, Mahfud menilai proses pemakzulan masih memiliki peluang apabila Prabowo memberi ruang bagi DPR untuk menjalankan mekanisme konstitusional tanpa intervensi.<\/p>\n
“Kalau Pak Prabowo bilang, ‘Go, silakan saya tidak ikut-ikut. Sesuaikan dengan semangat konstitusionalisme kita,’ menurut saya ini jalan,” jelasnya.<\/p>\n
Ia kemudian menegaskan bahwa sikap Presiden menjadi faktor penting dalam proses tersebut. “Kalau enggak ya tidak. Ya memang begitu aturannya. Oleh sebab itu kuncinya di Pak Prabowo.”<\/p>\n
Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.<\/p>\n