\n<\/p>\n
Rencana eksekusi mati terhadap mantan mayor Angkatan Darat Amerika Serikat (AS), Nidal Hasan, menuai kritik setelah Pentagon mengumumkan bahwa proses tersebut akan disiarkan secara langsung. Eksekusi menggunakan regu tembak itu dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026 di Fort Hood, Texas.<\/p>\n
<\/p>\n
Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengonfirmasi rencana tersebut pada Kamis (8\/10\/2026), sebagaimana dilansir BBC. Usulan itu direkomendasikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan telah mendapat persetujuan Presiden Donald Trump.<\/p>\n
Hegseth menyatakan proses eksekusi akan dibuka untuk publik. Ia beralasan masyarakat perlu memahami konsekuensi dari tindakan seperti yang dilakukan Hasan.<\/p>\n
“Kami akan memastikan masyarakat dapat menyaksikannya, bahwa ini terbuka untuk umum,” kata Hegseth pada Kamis.<\/p>\n
“Sebab, orang-orang perlu memahami bahwa ada konsekuensi serius untuk hal-hal semacam ini,” lanjutnya.<\/p>\n
Dalam wawancara dengan media konservatif Real America’s Voice, Hegseth juga menyebut Hasan akan menghadapi regu tembak yang terdiri dari para prajurit. Ketika ditanya mengenai kemungkinan permintaan terakhir atau komunikasi dengan Trump, ia menjawab, “Tidak peduli. Kita akan melihatnya pada 3 Desember,” ujarnya.<\/p>\n
Rencana penayangan langsung tersebut mendapat sorotan dari kalangan hukum. John Mills, pengacara yang biasa mendampingi terpidana mati, menilai keputusan itu berpotensi menjadikan eksekusi sebagai tontonan yang tidak beretika.<\/p>\n
“Bagi saya, ini tampak dirancang untuk menjadi tontonan yang mengerikan,” kata Mills.<\/p>\n
“Ini adalah keputusan tanpa preseden di era modern, sehingga berada di wilayah hukum yang tidak pasti,” lanjutnya.<\/p>\n
Mills menjelaskan, pelaksanaan eksekusi militer mensyaratkan persetujuan presiden, peninjauan banding oleh pengadilan tinggi, serta putusan akhir mengenai legalitas eksekusi tersebut.<\/p>\n