\n<\/p>\n
Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memunculkan pertanyaan mengenai proses penyusunan aturan yang digunakan dalam pencalonan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai penelusuran dugaan pelanggaran tidak semestinya hanya berfokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga perlu melihat pihak lain yang berkaitan dengan pembentukan ketentuan tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
Mahfud menyinggung informasi yang menurutnya muncul dalam persidangan mengenai dugaan permintaan dari pihak kementerian kepada KPU. Ia mempertanyakan bagaimana ketentuan mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden dapat memuat pengecualian terhadap dokumen pendidikan dari luar negeri.<\/p>\n
“Katanya pesanan atau permintaan dari Kementerian Pendidikan,” kata Mahfud dalam wawancara di program ROSI Kompas TV.<\/p>\n
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari argumentasi Mahfud mengenai perlunya menelusuri proses di balik aturan yang dipersoalkan. Namun, dugaan permintaan dari kementerian itu belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa pejabat tertentu telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.<\/p>\n
Menurut Mahfud, ketentuan yang dibuat melalui peraturan di bawah undang-undang tidak semestinya mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan persyaratan pendidikan tersebut.<\/p>\n
Jika persoalan itu ditelusuri melalui proses hukum, sejumlah hal perlu diperiksa, mulai dari pihak yang mengusulkan ketentuan, pihak yang menyusun rumusan aturan, hingga proses pengambilan keputusan. Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.<\/p>\n