\n<\/p>\n
Pihak pemohon sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menguji keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyiapkan pergerakan baru.<\/p>\n
<\/p>\n
Langkah ini diambil usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard\/NO) permohonan mereka.<\/p>\n
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus salah satu pemohon perkara, Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggalang kekuatan bersama elemen masyarakat sipil yang lebih luas.<\/p>\n
“Teman-teman akan melihat langkah itu akan kami munculkan minggu depan,” ujar Denny.<\/p>\n
Denny menjelaskan bahwa koordinasi dan konsolidasi gerakan lanjutan tersebut mulai digulirkan pada Jumat (9\/10\/2026).<\/p>\n
Gerakan ini tidak lagi hanya terbatas pada 12 pemohon awal di MK, melainkan merangkul berbagai kelompok masyarakat.<\/p>\n
Menurutnya, strategi politik dan hukum berikutnya termasuk mendorong tindak lanjut di tingkat DPR RI tidak lagi membutuhkan persyaratan administrasi persidangan yang kaku.<\/p>\n
“Nah, pasca ini kalau kita bicara DPR maka tentu ini diperlukan basis kebersamaan yang lebih luas karena tidak perlu sebenarnya legal standing, kedudukan hukum yang sedemikian ketat,” tegas Denny.<\/p>\n
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menepis tudingan mengenai ketiadaan bukti kelulusan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) saat meninjau pameran INACRAFT di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Gibran menekankan bahwa rekam jejak pendidikan tingginya di luar negeri secara logis membuktikan kelulusan sekolah menengahnya.<\/p>\n
<\/p>\n
“Kita hormati seluruh tahapan dan proses di MK. Yang paling penting saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan program Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran. “Kalau tidak lulus SMA, saya tidak mungkin kuliah S1 di Singapura.”<\/p>\n<\/p><\/div>\n