\n<\/p>\n
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026 membuka mekanisme pemberian suntikan dana tambahan untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan keberlangsungan program jaminan kesehatan.<\/p>\n
<\/p>\n
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menetapkan PMK tersebut pada 1 Oktober 2026. Aturan itu mengatur tata cara pengalokasian, pembayaran, hingga pertanggungjawaban dana bantuan untuk kecukupan DJS Kesehatan.<\/p>\n
Dalam aturan tersebut, pemerintah menyebut suntikan dana tambahan sebagai tindakan khusus untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan.<\/p>\n
“Bahwa untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus berupa pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan dana jaminan sosial kesehatan,” tulis PMK tersebut.<\/p>\n
Pemberian suntikan dana tidak dilakukan secara sepihak. PMK mengatur keputusan pemberian dana ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.<\/p>\n
Hasil koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara, notula, atau dokumen resmi lainnya sebagai dasar usulan kebutuhan Dana Bantuan DJS Kesehatan.<\/p>\n
“Pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Ketua DJSN, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan,” bunyi Pasal 2 Ayat 1.<\/p>\n
Pembayaran dana bantuan dapat dilakukan dalam dua tahap atau lebih. Sebelum pembayaran tahap berikutnya, pemerintah bersama Kementerian Kesehatan, DJSN, dan BPJS Kesehatan akan melakukan evaluasi atas pemanfaatan dana sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara.<\/p>\n
PMK juga mengatur kewajiban BPJS Kesehatan dalam penggunaan dana bantuan. Dana harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan, sementara direksi BPJS Kesehatan bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan serta penggunaan dana tersebut.<\/p>\n
“Direksi BPJS Kesehatan selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bantuan DJS Kesehatan,” bunyi Pasal 11 Ayat 2.<\/p>\n
Baca Juga: Iuran JKN 6 Tahun Tak Naik, BPJS Kesehatan Ubah Model Layanan<\/a><\/strong><\/p>\n