\n<\/p>\n
Ketua DPP Bidang Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus turut menanggapi polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menerima bukti ijazah SMA setara milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Merespons hal tersebut, Bestari menyoroti potensi dampak sistemik putusan ini terhadap hak politik Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengenyam pendidikan di luar negeri.<\/p>\n
Bestari mengambil contoh konkret mengenai nasib anak-anak dari duta besar maupun staf kedutaan RI yang harus mendampingi orang tuanya bertugas di luar negeri selama bertahun-tahun.<\/p>\n
Dalam situasi tersebut, anak-anak itu otomatis menempuh pendidikan di negara penempatan yang sistem dan standarnya berbeda dengan di Indonesia.<\/p>\n
“Coba pikirkan bagaimana dengan nasib anak duta besar, staf kedutaan yang membawa keluarga bertahun-tahun di sana, menyekolahkan anak yang standarnya tidak sama dengan sekolah di Indonesia,” ujar Bestari.<\/p>\n
Lebih lanjut, Bestari mempertanyakan keadilan sistem tata negara jika anak-anak yang menempuh pendidikan di luar negeri tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam kontestasi politik di Tanah Air.<\/p>\n
“Maka begitu mereka pulang ke Indonesia, enggak boleh ikut mencalonkan diri menjadi bupati, bahkan anggota DPRD, gubernur, wali kota? Apakah seperti itu? Banyak anak-anak Indonesia yang harus ikut orang tuanya bertugas di luar negeri,” tegasnya.<\/p>\n
Politikus PSI ini menekankan bahwa anak-anak yang memiliki latar belakang pendidikan internasional memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkontribusi membangun daerah.<\/p>\n
Ia mendorong agar hak politik mereka tidak terhalangi oleh aturan administratif penyetaraan ijazah yang dianggap kaku.<\/p>\n
<\/p>\n
“Ketika kembali ke tanah air, hak politik mereka untuk berkontribusi membangun daerah tidak boleh terhambat hanya karena regulasi yang kurang inklusif dan menghargai sistem pendidikan,” pungkas Bestari.<\/p>\n<\/p><\/div>\n