\n<\/p>\n
Jurnalis senior Hersubeno Arif melalui kanal YouTube “Hersubeno Point” menyoroti eskalasi politik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Dalam analisisnya, Hersubeno menilai putusan tersebut telah menggerus legitimasi moral dan hukum Gibran, yang berpotensi berujung pada proses pemakzulan (impeachment) jika tekanan publik dan dinamika elite politik terus menguat.<\/p>\n
Gelombang ketidakpuasan mulai terwujud dalam bentuk aksi nyata di berbagai lapisan, seperti terjadi aksi simbolik menurunkan foto resmi Wapres Gibran.<\/p>\n
Wakil Ketua DPRD Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rajab Asari, secara demonstratif menurunkan foto itu di ruang kerjanya dan hanya menyisakan foto Presiden Prabowo.<\/p>\n
“Aksi ini sebagai bentuk protes dan kekecewaan pribadi terhadap status ijazah Gibran,” kata Hersubeno.<\/p>\n
Selain itu, terjadi pula desakan dari para diaspora, WNI yang ada di luar negeri, Forum Tanah Air, sebuah jaringan diaspora Indonesia yang tersebar di 26 negara, secara resmi mengeluarkan desakan agar Gibran mengundurkan diri dan meminta DPR segera mengambil langkah konstitusional menindaklanjuti temuan MK.<\/p>\n
Menurut Hersubeno, putusan MK yang menyatakan ketiadaan bukti kuat terkait ijazah setara SMA milik Gibran tidak berhenti pada putusan sengketa pemilu, melainkan membuka dua jalur penyelesaian baru, yakni lewat jalur hukum (Pidana & Etik) seperti digaungkan oleh Aliansi Rakyat Menggugat telah melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan.<\/p>\n
“Selain itu, mantan Wamenkumham Denny Indrayana juga berencana melaporkan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan persekongkolan meloloskan syarat administrasi,” tambahnya.<\/p>\n
Sementara itu, jalur politik di Parlemen, sejumlah politisi PDIP seperti Andreas Hugo Pareira, Deddy Sitorus, dan Guntur Romli mulai menyuarakan opsi penggunaan hak menyatakan pendapat, pembentukan Pansus, atau Hak Angket di DPR.<\/p>\n
“Jika DPR menyetujui, proses ini dapat diteruskan ke MK untuk meminta fatwa, sebelum bermuara pada Sidang Paripurna MPR untuk pemakzulan (Pasal 7A dan 7B UUD 1945),” pungkasnya.<\/p>\n
Hersubeno menyoroti diamnya partai-partai anggota koalisi pemerintahan. Kehati-hatian ini dinilai sebagai bentuk sikap “menunggu arah” dari Presiden Prabowo Subianto selaku pimpinan koalisi.<\/p>\n
<\/p>\n
Sebagai penutup analisisnya, Hersubeno menyimpulkan bahwa dengan membesarnya tekanan publik dan terbuka lebarnya celah hukum maupun politik, opsi pengunduran diri secara sukarela dinilai sebagai jalan keluar yang paling rasional bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menghindari proses pemakzulan yang berpotensi memicu kegaduhan nasional yang lebih luas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n