\n<\/p>\n
Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan setelah lembaga tersebut memutus perkara Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Loyalis yang dikenal sebagai koordinator media sosial pendukung Joko Widodo (Jokowi), Dede Budhyarto, menilai sejarah MK menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak sepenuhnya terbebas dari persoalan politik maupun praktik menyimpang.<\/p>\n
“Mahkamah Konstitusi (MK) bukan lembaga suci tak bernoda, steril dari korupsi atau kepentingan politik. Sejarahnya sudah mencatat,” kata Dede Budhyarto.<\/p>\n
Dede kemudian mengungkit sejumlah kasus yang pernah menjerat hakim konstitusi. Ia menyebut kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar sebagai contoh yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan di lingkungan MK.<\/p>\n
“Ketua MK, Akil Mochtar ditangkap KPK pada Oktober 2013. Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana seumur hidup pada 30 Juni 2014 karena terbukti menerima suap terkait sengketa pilkada. Kasasi ditolak MA pada 2015, vonis tetap. Sebelum menjabat, ia anggota DPR dari Golkar,” kata Dede.<\/p>\n
Dede juga menyinggung Patrialis Akbar yang disebutnya ditangkap KPK dalam OTT pada Januari 2017. Patrialis kemudian disebut divonis delapan tahun penjara terkait perkara suap yang berkaitan dengan uji materi UU Peternakan.<\/p>\n
Sorotan Dede berlanjut pada latar belakang politik sejumlah hakim konstitusi. Ia menyebut beberapa nama yang pernah memiliki keterkaitan dengan partai politik sebelum menjadi hakim MK.<\/p>\n
“Secara aturan, hakim MK dilarang merangkap anggota parpol. Namun banyak yg datang dari jalur politik: Mahfud MD (PKB), Akil Mochtar (Golkar), Hamdan Zoelva (PBB), Patrialis Akbar (PAN), Arsul Sani (PPP), hingga Adies Kadir (Golkar). Sembilan hakim diusulkan DPR, Presiden, dan MA,” jelasnya.<\/p>\n
Atas dasar itu, Dede mempertanyakan apakah latar belakang tersebut dapat menjadi jaminan independensi hakim MK. Ia menilai nama lembaga saja tidak cukup untuk memastikan hal tersebut.<\/p>\n
“Catatan itu ada. Independensi tidak dijamin hanya oleh nama lembaga,” sebutnya.<\/p>\n
Pernyataan Dede muncul bersamaan dengan adanya pengaduan terhadap sembilan hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).<\/p>\n
Pengaduan tersebut diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung, terkait pemeriksaan perkara PHPU Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026.<\/p>\n