\n<\/p>\n
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali menjadi sorotan terkait dengan sayembara untuk menemukan bukti ijazah sekolah menengah atas atau sederajat milik Gibran Rakabuming Raka. Ia diduga akan memberikan hal tersebut kepada sembilan hakim dari Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Kuasa Hukum Pian Andreo Halomoan Manurung Sadaan Sitorus baru-baru ini mewakilkan kliennya untuk mengadukan sembilan hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).<\/p>\n
Baca Juga: Gibran Tengah Dites, Memaksa Bertahan atau Putuskan Mundur usai Putusan MK<\/a><\/strong><\/p>\n Salah satu tuduhan di balik pengaduan tersebut adalah dugaan\u00a0hadiah sayembara yang nilainya mencapai sekitar Rp10 miliar dapat menjadi iming-iming yang memengaruhi independensi hakim dalam menangani perkara yang diajukan Denny Indrayana.<\/p>\n “Bahwa sejak awal yaitu salah satu pemohon pernah mengeluarkan sayembara terkait untuk mempertunjukan ijazah dari wakil presiden dengan iming-iming atau imbalan sejumlah uang sehingga patut diduga terduga pelanggar dalam memeriksa perkara dan mengadili perkara ini mendapat iming-iming atau dapat imbalan dari Denny Indrayana,” ujar Sadaan, dikutip Kamis (8\/10\/2026).<\/p>\n Menurut Sadaan, sayembara tersebut kemudian dikaitkan dengan proses persidangan di MK. Ia menduga kewenangan pengadilan tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pihak yang mengajukan sayembara.<\/p>\n “Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, pengadu menilai terduga pelanggar telah melanggar prinsip independensi karena dalam dugaan kami, adanya tekanan publik, media, dan politik, serta iming-iming berupa uang yang dilakukan salah satu pemohon yaitu Denny Indrayana,” ujarnya.<\/p>\n Diketahui,\u00a0Denny Indrayana memang pernah menggelar sayembara bagi pihak yang mampu menunjukkan bukti kelulusan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat milik Gibran.<\/p>\n Nilai hadiah yang terkumpul kemudian mencapai lebih dari Rp10 miliar. Laporan September 2026 mencatat jumlah komitmen hadiah mencapai sekitar Rp10,25 miliar. Sumber lain mencatat total sumbangan yang dihimpun ketika sayembara ditutup mencapai Rp10.280.173.556 dari 306 penyumbang.<\/p>\n Adapuun\u00a0perkara yang dikaitkan dengan tuduhan tersebut telah diputus pada 6 Oktober 2026. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024.<\/p>\n