\n<\/p>\n
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengubah arah pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) dengan mendorong pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas hingga mampu menembus pasar ekspor.<\/p>\n
<\/p>\n
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan besarnya jumlah IKM di Indonesia merupakan modal penting bagi penguatan struktur industri nasional. Karena itu, pemerintah perlu lebih selektif dalam mengidentifikasi IKM yang memiliki keunggulan dan potensi pasar.<\/p>\n
\u201cKita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Ada teman saya yang bahkan menjual dawet sampai ke Hong Kong. Jadi, urusan ekspor jangan hanya menjadi domain industri besar, tetapi industri kecil dan menengah juga harus bisa,\u201d kata Sarmuji dalam rapat kerja internal bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) di Jakarta, Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Kemenperin mencatat terdapat sekitar 4,43 juta unit usaha sektor IKM di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 4,41 juta industri kecil dan mikro serta 22.161 industri skala menengah.<\/p>\n
Menurut Sarmuji, perkembangan teknologi digital membuat batas geografis dan skala usaha semakin bukan menjadi hambatan utama untuk menjangkau konsumen luar negeri. Perdagangan melalui platform digital memungkinkan produk IKM dipasarkan langsung ke pasar internasional.<\/p>\n
Karena itu, pembinaan IKM perlu diarahkan pada pelaku usaha yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif serta memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pemain yang lebih besar.<\/p>\n
\u201cKita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sarmuji juga meminta keberhasilan program pembinaan tidak lagi hanya dilihat dari jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas pemerintah. Pemerintah perlu mengukur dampaknya terhadap perkembangan bisnis IKM.<\/p>\n
Salah satu indikator yang menurutnya penting adalah kemampuan industri kecil untuk berkembang menjadi industri menengah.<\/p>\n
\u201cKita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Misalnya, industri kecil bisa naik menjadi industri menengah. Jadi, pembinaan itu harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Pengukuran tersebut dapat mencakup peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar, hingga kemampuan IKM masuk ke dalam rantai pasok industri besar.<\/p>\n
Dengan pendekatan tersebut, program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada pemberian pelatihan, sertifikasi, atau fasilitas produksi, tetapi menghasilkan perubahan skala usaha dan kemampuan bersaing.<\/p>\n
Sarmuji menilai ekspor juga memiliki manfaat yang lebih luas bagi IKM. Produk yang masuk ke pasar luar negeri tidak hanya menghasilkan penerimaan bagi pelaku usaha, tetapi turut memperkenalkan identitas Indonesia.<\/p>\n
\u201cDalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global,\u201d jelas dia.<\/p>\n
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan pengembangan IKM dilakukan melalui sejumlah instrumen, mulai dari akses pembiayaan dan bahan baku, fasilitasi teknologi serta sarana produksi, peningkatan kualitas produk dan SDM, perluasan pasar, hingga penguatan kemitraan.<\/p>\n
Menurut dia, penguatan kemitraan menjadi salah satu cara untuk membantu IKM meningkatkan kapasitas sekaligus memperoleh akses pasar yang lebih pasti.<\/p>\n
Baca Juga: Kemenperin Mulai Audit Mesin Industri, Ada Sektor yang Bakal Diprioritaskan<\/a><\/strong><\/p>\n