\n<\/p>\n
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pihak yang menggugat syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak sepenuhnya kalah dalam perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKalah? Tidak juga. Menurut saya tampaknya memang ini yang terjauh secara politik yang bisa diputuskan MK. Tetap menilai substansi tapi diganjal sendiri di-legal standing,\u201d kata Bivitri melalui akun media sosial Thread, dikutip Kamis (8\/10).<\/p>\n
Baca Juga: Soal Kasus Gibran, Mahfud MD: Tidak Ada Ijazahnya, Cuma MK Tidak Berani Memutus<\/a><\/strong><\/p>\n Ia menjelaskan bahwa MK pada dasarnya menyimpulkan tidak ditemukan ijazah SMA atau dokumen setara milik Gibran. Namun, majelis tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan karena para pemohon dinilai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara.<\/p>\n Menurut Bivitri, putusan dengan amar tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) membuat substansi temuan MK tetap menjadi perhatian publik, meskipun gugatan tidak dikabulkan.<\/p>\n Bivitri sendiri sebelumnya hadir dalam persidangan sebagai ahli yang diajukan oleh pemohon, yakni Denny Indrayana dan rekan-rekannya.<\/p>\n Lebih lanjut, ia menilai putusan itu menimbulkan konsekuensi politik dan hukum bagi sejumlah pihak. Salah satunya adalah DPR yang dinilai memiliki dasar untuk membahas langkah politik lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemakzulan.<\/p>\n \u201cKedua, (lempar bola panas) ke penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan,\u201d imbuhnya.<\/p>\n Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n \u201cDan melempar bola setengah panas ke partai-partai agar tidak mencalonkan Gibran pada 2029. Dan melempar bola dingin ke Gibran untuk mundur karena malu,\u201d pungkasnya.<\/p>\n Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perkara nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima. Majelis beralasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden peserta Pilpres 2024.<\/p>\n “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan Selasa (6\/10\/2026) malam.<\/p>\n