\n<\/p>\n
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai digitalisasi pemerintahan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dapat membuat layanan publik lebih efisien sekaligus mempersempit celah korupsi.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Luhut, integrasi data pemerintah dengan identitas digital dapat memperkuat proses verifikasi, membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, serta membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data. AI juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kesalahan dalam sistem pemerintahan.<\/p>\n
\u201cDengan menghubungkan identitas digital dan database pemerintah dengan aman, kita bekerja untuk meningkatkan verifikasi, meningkatkan penargetan, dan membuat bantuan lebih mudah diakses,\u201d kata Luhut dalam Indonesian International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Luhut mengatakan digitalisasi pemerintahan sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 melalui PeduliLindungi serta pemanfaatan e-Katalog menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan sistem digital pemerintah saat ini.<\/p>\n
\u201cKita tidak memulainya dari awal. Kita mengalami saat Covid-19. Kita juga memiliki e-Katalog. Kita memiliki banyak pengalaman dalam hal ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Saat ini, pemerintah terus mengembangkan digitalisasi di berbagai sektor dengan memanfaatkan AI. Tujuannya bukan sekadar mempercepat layanan, tetapi juga membuat pelayanan publik lebih praktis, efisien, dan transparan.<\/p>\n
Salah satu penerapannya adalah digitalisasi bansos yang telah berkembang dari proyek percontohan menjadi program berskala nasional. Luhut menyebut lebih dari 6 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan dukungan lebih dari 500 ribu agen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.<\/p>\n
Para agen tersebut berasal dari berbagai kelompok, termasuk pegawai pemerintah dan anggota komunitas. Mereka membantu masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan digital secara mandiri.<\/p>\n
Menurut Luhut, pendekatan ini dapat membuat digitalisasi pemerintah lebih inklusif sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Integrasi data juga dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti perizinan usaha dan penerimaan pajak.<\/p>\n
\u201cIni juga menciptakan fondasi menggunakan AI untuk mengidentifikasikan kesalahan dan membantu pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik,\u201d jelas Luhut.<\/p>\n
Baca Juga: Luhut: Investasi RI Jangan Cuma Jadi Janji, Harus Ada Proyek dan Hasil Nyata<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Luhut Soroti Bansos Digital Belum Merata, TNI-Polri Diminta Turun ke Pelosok<\/a><\/strong><\/p>\n