\n<\/p>\n
Tingginya popularitas seorang pejabat publik di media belum tentu mencerminkan kinerja yang baik. Sebaliknya, pejabat yang tidak selalu mendominasi pemberitaan justru dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja dan citra lembaganya.<\/p>\n
<\/p>\n
Temuan tersebut terungkap dalam kajian independen EVIDENT Institute Indonesia terhadap 63 Wakil Menteri (Wamen) dan Wakil Kepala Badan (Waka) dalam Kabinet Merah Putih periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026.<\/p>\n
Melalui kajian bertajuk Kajian Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri (Wamen) dan Wakil Kepala (Waka) Badan Kabinet Merah Putih Periode 3 September 2025 \u2013 3 September 2026<\/em>, EVIDENT Institute mengidentifikasi 10 Wamen dan Waka Badan yang dinilai memiliki citra baik di mata publik sekaligus memberikan dampak terhadap citra kinerja lembaganya.<\/p>\n Kajian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa volume pemberitaan tidak dapat digunakan sebagai ukuran tunggal untuk menilai keberhasilan seorang pejabat publik. Popularitas dan kinerja merupakan dua dimensi yang berbeda dan tidak selalu bergerak searah.<\/p>\n \u201cDalam negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat, publik secara langsung memberikan penilaian mereka pada para Wamen dan Waka Badan secara organik. Media massa memberikan porsi pemberitaan yang diproses melalui proses redaksi, sementara masyarakat melalui unggahan maupun tanggapan aktif di media sosial,\u201d kata Head of Research EVIDENT Institute Antonius Ivan Sudibyo, Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n Menurut Ivan, penilaian publik maupun media terhadap pejabat tidak selalu positif. Tindakan negatif yang dilakukan seorang pejabat dapat dengan cepat memengaruhi persepsi terhadap dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.<\/p>\n Karena itu, posisi Wamen dan Waka Badan menjadi penting. Selain membantu menteri atau kepala badan menjalankan agenda pemerintahan, figur di posisi tersebut juga dapat menjadi representasi yang ikut menentukan bagaimana kinerja sebuah lembaga dipersepsikan masyarakat.<\/p>\n Tantangan tersebut semakin besar di tengah jumlah Wamen dan Waka Badan yang cukup banyak dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kinerja positif seorang pejabat berpotensi tenggelam di tengah derasnya pemberitaan, terutama karena isu negatif secara alamiah cenderung lebih menarik perhatian publik.<\/p>\n Dari 63 tokoh yang menjadi populasi kajian, EVIDENT Institute menyoroti dua nama yang dinilai memiliki relevansi kuat karena menjalankan portofolio strategis dan berdampak langsung terhadap masyarakat.<\/p>\n Keduanya adalah Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Wakil Kepala BKPM, serta Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).<\/p>\n Todotua merepresentasikan sektor ekonomi, khususnya investasi, hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara Angga merepresentasikan sektor komunikasi publik yang berperan menjembatani kebijakan pemerintah dengan birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n \u201cKeduanya menjadi sampel yang relevan untuk menilai sejauh mana sorotan media berkorelasi dengan kinerja nyata pada dua urusan pemerintahan yang berdampak langsung ke masyarakat,\u201d ujar Ivan.<\/p>\n Todotua dinilai menjadi kombinasi antara legitimasi dan popularitas organik. Kinerja yang dikaitkan dengannya juga memiliki indikator institusional yang dapat ditelusuri melalui data resmi pemerintah.<\/p>\n Realisasi investasi nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah. Pada periode yang sama, realisasi investasi sektor hilirisasi tumbuh 43,3%.<\/p>\n Tren tersebut berlanjut pada semester I 2026. Di bidang reformasi birokrasi, Todotua juga memimpin penerapan skema \u201cfiktif positif\u201d berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang ditujukan untuk mempercepat proses perizinan usaha.<\/p>\n Capaian tersebut berkaitan erat dengan target pemerintah menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru. Hingga semester I 2026, realisasi penciptaan tenaga kerja baru mencapai sekitar 1,456 juta orang.<\/p>\n Menurut EVIDENT, indikator tersebut memberikan gambaran kinerja yang lebih konkret karena tidak hanya bertumpu pada banyaknya pemberitaan, tetapi juga memiliki ukuran institusional yang dapat ditelusuri.<\/p>\n Hal ini menjadi pembeda dengan sebagian tokoh lain dalam populasi kajian, yang datanya lebih banyak menggambarkan volume pemberitaan tanpa indikator kinerja yang setara.<\/p>\n Sementara itu, Angga Raka Prabowo dinilai memiliki posisi strategis dalam penguatan komunikasi kebijakan pemerintah kepada publik.<\/p>\n Sejak pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada 17 September 2025 hingga digantikan pada 27 April 2026, Angga memimpin Bakom dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Wamen Komdigi.<\/p>\n Di Komdigi, ia turut terlibat dalam sejumlah agenda strategis, mulai dari perlindungan data pribadi, pemberantasan judi daring, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan publik, percepatan regulasi turunan dan kelembagaan, hingga percepatan transformasi digital infrastruktur layanan.<\/p>\n EVIDENT menilai keunggulan Angga lebih banyak bertumpu pada aspek tata kelola komunikasi publik, sebuah dimensi yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui metode pengukuran berbasis volume pemberitaan.<\/p>\n Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama dalam mengatasi sentimen publik terhadap pemerintah.<\/p>\n Persoalan tersebut berlangsung sebagai diskursus di ruang publik dan media sosial sehingga tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan frekuensi komunikasi pemerintah.<\/p>\n Diperlukan pola komunikasi yang lebih setara dan deliberatif agar pemerintah tidak sekadar menyampaikan kebijakan, tetapi juga mampu mendengarkan serta merespons aspirasi masyarakat. Pola tersebut dinilai dapat membantu memperkuat citra pemerintah di mata publik.<\/p>\n Nama lain yang menjadi perhatian dalam kajian EVIDENT adalah Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan.<\/p>\n Giring mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam mengawal kementerian yang berdiri sebagai entitas pelaporan tersendiri.<\/p>\n Pada tahun pertama berdirinya Kementerian Kebudayaan sebagai entitas tersendiri, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2025 mencapai 59,98. Angka tersebut melampaui target 58,39, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada dimensi ketahanan sosial budaya.<\/p>\n Giring juga aktif menyuarakan perkembangan industri musik nasional. Salah satunya melalui data evaluasi Spotify yang menunjukkan musik Indonesia menguasai 80% tangga lagu teratas.<\/p>\n Data tersebut dibawa ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar sebagai salah satu bahan pembahasan kebijakan.<\/p>\n Dalam berbagai kesempatan, Giring juga mendorong perubahan cara pandang terhadap kebudayaan. Menurutnya, budaya tidak semestinya hanya dipandang sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi kreativitas dan inovasi generasi muda.<\/p>\n Platform digital, dalam perspektif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan ekosistem budaya sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif nasional.<\/p>\n Temuan lain yang cukup menarik dari kajian ini adalah adanya perbedaan antara popularitas dan citra.<\/p>\n EVIDENT Institute menemukan bahwa tingginya volume pemberitaan tidak otomatis menghasilkan persepsi publik yang positif. Bahkan, dalam sejumlah kasus, tingginya sorotan justru muncul karena persoalan hukum atau kontroversi yang melibatkan pejabat bersangkutan.<\/p>\n EVIDENT menggunakan kerangka nilai publik dan akuntabilitas untuk membaca fenomena tersebut.<\/p>\n Beberapa nama yang menjadi contoh antara lain Immanuel Ebenezer Gerungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Silmy Karim dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dari Badan Gizi Nasional.<\/p>\n Keempatnya telah diberhentikan dari jabatan setelah berstatus sebagai tersangka atau terpidana dalam perkara hukum. Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dikaitkan dengan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis senilai Rp10,5 triliun per tahun.<\/p>\n Kasus tersebut menunjukkan bahwa eksposur yang tinggi tidak selalu menjadi modal positif bagi citra lembaga. Sebaliknya, tindakan atau persoalan hukum yang menimpa pejabat dapat memberikan efek negatif terhadap persepsi publik terhadap institusi.<\/p>\n Sebagai pembanding, EVIDENT juga menggunakan laporan pihak ketiga Reportica yang menganalisis popularitas para wakil menteri di media sosial selama Agustus 2026.<\/p>\n Periode tersebut jauh lebih pendek dibandingkan cakupan kajian utama EVIDENT yang berlangsung selama satu tahun.<\/p>\n Hasilnya memperlihatkan pola yang menarik. Ossy Dermawan, Wamen ATR\/Wakil Kepala BPN, tercatat memiliki volume penyebutan tertinggi dengan 6.108 sebutan.<\/p>\n Namun, seluruh sebutan tersebut berasal dari kanal kementerian sendiri. EVIDENT menyebut pola ini sebagai \u201cIlusi Megafon\u201d, yakni tingginya angka eksposur yang tidak sepenuhnya menggambarkan popularitas organik di tengah masyarakat.<\/p>\n Berbeda dengan Ossy, Taufik Hidayat, Wamen Pemuda dan Olahraga, tercatat memimpin popularitas organik murni dengan 1.677 sebutan tanpa bantuan kanal pribadi.<\/p>\n Todotua Pasaribu berada di posisi berikutnya dengan 1.048 sebutan organik.<\/p>\n Di sisi lain, terdapat pula figur dengan tingkat penyebutan cukup tinggi tetapi mendapat respons negatif. Dahnil Anzar Simanjuntak, Wamen Haji dan Umrah, misalnya, tercatat memperoleh 1.810 sebutan, tetapi 57,2% di antaranya bernada negatif.<\/p>\n Temuan tersebut semakin memperkuat kesimpulan bahwa popularitas semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan pejabat publik.<\/p>\n Berdasarkan hasil kajian, EVIDENT Institute merekomendasikan tiga langkah utama kepada pemerintah.<\/p>\n Pertama, memperkuat pengawasan internal pada lembaga-lembaga baru yang menjalankan program prioritas nasional berskala besar. Penguatan pengawasan dinilai penting untuk mencegah risiko tata kelola, terutama dengan melihat pola persoalan yang muncul dalam kasus Badan Gizi Nasional.<\/p>\n Kedua, pemerintah perlu memperbarui basis data pemantauan secara berkala. Dinamika reshuffle kabinet, perubahan posisi pejabat serta perkembangan proses hukum membuat data mengenai pejabat publik bersifat dinamis dan harus terus diperbarui.<\/p>\n Ketiga, pemerintah perlu memahami bahwa peringkat volume pemberitaan hanyalah indikator popularitas, bukan indikator kinerja.<\/p>\n \u201cJumlah atau volume pemberitaan bukan indikator kinerja pejabat publik, karena kajian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sumbu yang berbeda dan tidak berbanding lurus,\u201d tegas Ivan.<\/p>\n Kajian EVIDENT Institute memetakan volume pemberitaan media daring dan status hukum 63 tokoh setingkat Wamen atau Waka Badan dalam Kabinet Merah Putih selama periode satu tahun.<\/p>\n Data dikumpulkan melalui Google News RSS dan disaring menggunakan daftar media nasional yang telah dikurasi. Dari proses tersebut diperoleh 392 artikel dari 66 sumber media, dengan rata-rata 6,2 artikel untuk setiap tokoh.<\/p>\n EVIDENT menegaskan bahwa kajian tersebut bersifat deskriptif dan merupakan penjajakan awal, bukan penilaian kinerja pejabat publik.<\/p>\n Penyaringan sumber media dilakukan menggunakan daftar kurasi manual yang berbasis data Dewan Pers. Kajian juga tidak menggunakan analisis sentimen sebagai metode utama dan seluruh status hukum yang dilaporkan tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah.<\/p>\n EVIDENT juga mengingatkan adanya keterbatasan teknis dalam pengumpulan data otomatis. Hasil penjaringan dapat mengalami perubahan meskipun periode pengambilan data sama karena sistem bekerja secara bergulir dengan batas maksimal 15 artikel terbaru untuk setiap tokoh.<\/p>\n Selain itu, nama yang relatif umum juga berpotensi menghasilkan mention<\/em> yang sebenarnya merujuk kepada orang lain dengan nama sama.<\/p>\n Dengan berbagai keterbatasan tersebut, EVIDENT menempatkan kajian ini bukan sebagai pemeringkatan mutlak kinerja para Wamen dan Waka Badan, melainkan sebagai gambaran awal mengenai hubungan antara eksposur media, popularitas organik, status hukum dan capaian institusional.<\/p>\n <\/p>\n Pada akhirnya, temuan kajian tersebut menegaskan satu hal penting: pejabat yang paling sering diberitakan belum tentu yang paling berhasil, sementara kinerja yang memberikan dampak nyata justru perlu dilihat dari indikator institusional yang terukur.<\/p>\n<\/p><\/div>\nDua figur dengan kinerja institusional terukur<\/h3>\n
Giring dan capaian sektor kebudayaan<\/h3>\n
Banyak disebut belum tentu memiliki citra positif<\/h3>\n
\u201cIlusi Megafon\u201d di media sosial<\/h3>\n
Tiga rekomendasi<\/h3>\n
Metodologi kajian<\/h3>\n