\n<\/p>\n
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, melontarkan analisis tajam terkait masa depan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik dokumen pendidikan SLTA-nya.<\/p>\n
<\/p>\n
Pangi menilai bahwa karier politik Gibran saat ini telah meredup dan kehilangan legitimasi moral di mata publik.<\/p>\n
Menurut Pangi, berbagai manuver dan safari politik yang dilakukan oleh Gibran maupun Joko Widodo ke daerah tidak akan lagi menuai apresiasi positif dari masyarakat.<\/p>\n
Temuan substansial dari peradilan konstitusi telah membongkar cacat bawaan dalam proses pencalonan sebelumnya.<\/p>\n
“Karier politik Gibran Rakabuming Raka saat ini sudah berakhir dan lampunya telah redup. Harusnya lampu mereka untuk 2029 seharusnya sudah redup sekarang dan tidak bisa dinyalakan lagi. Karena apa? Untuk jadi calon presiden di 2029, dia sebenarnya sudah cacat karena manipulasi,” ujar Pangi dalam ulasannya.<\/p>\n
Ia menambahkan, terbukanya fakta bahwa dokumen pendidikan Gibran tidak memenuhi standar kelulusan SMA memicu ironi tersendiri bagi standar kepemimpinan nasional. Secara satir, Pangi menyebut level persyaratan konstitusional seolah-olah telah tereduksi akibat kasus ini.<\/p>\n
“Syarat menjadi calon presiden sudah diturunkan menjadi lulusan SMP. Sekarang levelnya Gibran akhirnya setara lulusan SMP. Kalau diloloskan pada 2029, negara kita jadi lucu. Jadi orang SMP bisa jadi Presiden Indonesia, sementara syarat menjadi calon presiden di Indonesia adalah lulusan SMA,” sindirnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, Pangi mengamati sebelum gugatan masalah pendidikan SMA Gibran jadi ramai, terjadi pergeseran peta kekuatan politik nasional seiring dengan mulai menyusutnya pengaruh kelompok yang diidentikkannya sebagai “geng Solo”.<\/p>\n
Ia menilai sempat ada periode di mana lingkaran kekuasaan terdahulu terlalu percaya diri dalam menampilkan diri di ruang publik, yang kerap memicu gesekan politik, termasuk dinamika isu “matahari kembar”.<\/p>\n
Namun, situasi tersebut kini mulai berubah secara drastis setelah terjadinya perombakan figur-figur kunci di lingkaran strategis, seperti pergeseran posisi Menteri Sekretaris Negara dan Kapolri.<\/p>\n
Kini, siklus politik telah memasuki babak baru di mana persoalan hukum terkait keabsahan syarat administrasi tersebut telah bergeser sepenuhnya menjadi pertarungan kekuatan politik di parlemen.<\/p>\n
Dengan tertutupnya ruang di jalur peradilan MK, Pangi menilai bahwa pusat gravitasi persoalan ini kini berpindah ke Senayan. DPR RI memegang kendali penuh atas dinamika lanjutan melalui mekanisme politik yang berlaku.<\/p>\n
Ia mengungkapkan bahwa berbagai instrumen tekanan politik, termasuk surat aspirasi atau usulan terkait pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran yang sempat dilayangkan oleh elemen masyarakat maupun purnawirawan TNI-Polri, saat ini masih tersimpan di meja parlemen.<\/p>\n
“Bola panasnya ada di DPR. Kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang aneh, perilakunya mengganggu, atau diam-diam melawan konsolidasi dengan Istana, tentu surat itu akan ditanggapi serius. Sama seperti surat yang diajukan terkait impeachment Gibran. Surat itu masih di DPR, belum ditolak, belum diterima,” jelas Pangi.<\/p>\n
<\/p>\n
Pangi menyimpulkan bahwa aib administratif ini telah menjadi beban sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana legitimasi moral seorang pemimpin puncak cacat sejak awal akibat rekayasa dan manipulasi aturan konstitusi.<\/p>\n<\/p><\/div>\n