\n<\/p>\n
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengusulkan agar jam kerja di Indonesia dinaikkan menjadi 45 jam per minggu, dari ketentuan umum saat ini 40 jam.\u00a0Usulan tersebut, dikaitkan dengan upaya meningkatkan daya saing industri Indonesia terhadap negara seperti Vietnam.<\/p>\n
<\/p>\n
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penerapan jam kerja tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan tenaga kerja.<\/p>\n
\u201cJam kerja itu (harus) ikut regulasi perlindungan tenaga kerja,\u201d kata Airlangga, dalam agendaBIG Downstream Insights: Outlook Kebijakan Hilirisasi 2026, dikutip Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Usulan kenaikan jam kerja tersebut muncul di tengah persaingan Indonesia dan Vietnam dalam menarik investasi industri. Pelaku industri menilai tambahan waktu kerja dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas dan mengejar daya saing ekspor.<\/p>\n
Aprisindo sebelumnya menyebut jam kerja Indonesia yang berada di kisaran 40 jam per minggu lebih rendah dibanding Vietnam yang disebut mencapai 48 jam per minggu.<\/p>\n
Namun, penambahan jam kerja bukan semata persoalan mengejar jumlah jam bekerja. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan batas waktu kerja, waktu istirahat, serta mekanisme lembur dan kompensasi bagi pekerja.<\/p>\n
\u201cSetiap perubahan mengenai jam kerja harus tetap berada dalam koridor aturan perlindungan tenaga kerja. Artinya, kebutuhan industri untuk meningkatkan produktivitas perlu berjalan beriringan dengan hak pekerja,\u201d kata Airlangga.<\/p>\n
Baca Juga: Anak Buah Airlangga Ungkap Tiap Harga Minyak Naik US$1, APBN Tekor Rp6 Triliun<\/a><\/strong><\/p>\n