\n<\/p>\n
Serangan pasukan Houthi di sejumlah lokasi milik perusahaan minyak Saudi Aramco di Riyadh, Arab Saudi mulai membayangi krisis minyak dibeberapa negara termasuk Indonesia. Dampaknya, pasokan minyak bumi akan melambat dan harga minyak alami kenaikan sehingga pasokan minyak nonsubsidi di Indonesia berpotensi terdampak.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Pakar Ekonomi asal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, mengungkapkan, jika hal itu terjadi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerja sama dan tidak saling menyalahkan dengan kondisi tersebut<\/p>\n
Ciplis menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berkaitan dengan perubahan biaya energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi secara agregat.<\/p>\n
Untuk itu kata Ciplis , meminta pemerintah memetakan pengguna BBM nonsubsidi yang meliputi rumah tangga, perusahaan, serta pelaku usaha produksi barang dan jasa.<\/p>\n
\u201cKetika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,\u201d tegas Ciplis Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Selain itu lanjutnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergeseran konsumen BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan.<\/p>\n
\u201cPemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,\u201d ujar pengamat ekonomi\u00a0 ini.<\/p>\n
Dengan kondisi itu lanjut Ciplis,\u00a0 pemerintah diharapkan hadir terutama di tengah masyarakat pekerja kelas menengah yang berpotensi terdampak kondisi tersebut.<\/p>\n
\u201cPendapatan masyarakat terutama di golongan middle income semakin lama semakin bertambah. Pendapatan mereka terjebak di rentang yang tidak bisa naik lagi karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki,\u201d lanjutnya<\/p>\n
Dalam situasi tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Namun, menurut Ciplis, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri.<\/p>\n
\u201cSaya pikir ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri,\u201d kata Ciplis.<\/p>\n
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melalui kebijakan yang tepat sasaran untuk memastikan akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.<\/p>\n
\u201cBagaimana negara itu hadir membantu masyarakat yang notabene memang dalam mengakses energi ini masih perlu bantuan,\u201d kata Ciplis.<\/p>\n
Ciplis juga mendorong penguatan produktivitas masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah perlu melakukan penyesuaian konsumsi energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas diperlukan agar pendapatan dan daya beli masyarakat dapat terus tumbuh.<\/p>\n
Menurut Ciplis, ketegangan di Timur Tengah menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang mampu mengantisipasi gangguan rantai pasok sekaligus perubahan harga minyak dunia.<\/p>\n
Dalam jangka panjang, penguatan ketahanan energi juga perlu diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap minyak.\u00a0<\/p>\n
Baca Juga: Pasokan Terancam, Harga Minyak Naik di Atas US$100 per Barel<\/a><\/strong><\/p>\n