\n<\/p>\n
Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Aktivis senior sekaligus pendiri Great Institute, yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mempertanyakan kontribusi Gibran dalam membantu tugas-tugas pemerintahan dan mendorong agar posisi wakil presiden diganti.<\/p>\n
<\/p>\n
Pandangan tersebut disampaikan Syahganda dalam wawancara di kanal YouTube Keren Cadas bersama pakar hukum tata negara Refly Harun yang tayang pada 3 Oktober 2026.<\/p>\n
Menurut Syahganda, beban pemerintahan saat ini membutuhkan pembagian tugas yang jelas antara presiden dan wakil presiden. Ia menilai Prabowo membutuhkan pendamping yang dapat mengambil porsi pekerjaan secara nyata, terutama ketika presiden menjalankan agenda di luar negeri atau menangani persoalan lain.<\/p>\n
Syahganda kemudian membandingkan posisi Gibran dengan Jusuf Kalla dan Boediono ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).<\/p>\n
\u201cIni Wapres tidak bekerja. Dulu Boediono bekerja, (kalau Gibran) gunting pita pun enggak mungkin karena untuk proyek-proyek besar, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa,\u201d kritik Syahganda.<\/p>\n
Ia juga menyinggung sejumlah polemik yang menurutnya membebani Gibran sejak awal. Di antaranya adalah persoalan ijazah dan putusan konstitusi yang berkaitan dengan pencalonannya.<\/p>\n
\u201cMakanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres itu diganti. Gibran ini is enough ya kan. Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai saja,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Syahganda kemudian menjelaskan skenario apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden. Menurut dia, jika Gibran mengundurkan diri, proses pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Presiden dan MPR.<\/p>\n
\u201cMesti ada Prabowo mengajukan dua calon (Wakil Presiden) dan akan dipilih oleh MPR,\u201d jelas Syahganda.<\/p>\n
Ia mengatakan nama calon wakil presiden dapat dibahas bersama partai-partai koalisi pemerintahan. Menurut Syahganda, mekanisme tersebut sekaligus dapat menjadi ruang kompromi politik untuk menjaga keseimbangan dalam koalisi.<\/p>\n
Syahganda menyadari pergantian Gibran akan berkaitan dengan kepentingan politik. Karena itu, ia menawarkan kemungkinan kompensasi bagi pihak yang kehilangan posisi wakil presiden.<\/p>\n
\u201cDihargai saja satu Wapres itu berapa menteri. Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi dari dia enggak punya Wapres, dikasih tambah tiga menteri misalkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n