\n<\/p>\n
Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal menghadapi ketentuan pesangon yang berbeda setelah pemerintah memiliki Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Salah satu perubahan yang diungkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli adalah dihapusnya faktor pengali 0,5 kali dalam penghitungan pesangon.<\/p>\n
<\/p>\n
Sebagai gantinya, Yassierli memastikan besaran pesangon dalam aturan baru tersebut paling sedikit menggunakan pengali satu kali. Namun, angka akhir yang diterima pekerja tetap akan bergantung pada sejumlah faktor yang nantinya diatur lebih terperinci.<\/p>\n
\u201cMinimal satu kali,\u201d kata Yassierli saat ditemui di DPR RI, Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n
Penjelasan tersebut muncul ketika Yassierli ditanya mengenai perubahan formula pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Ia menegaskan faktor pengali 0,5 kali yang sebelumnya dikenal dalam ketentuan pesangon tidak lagi digunakan.<\/p>\n
\u201cNanti kalau lebih detailnya nanti deh, kita tunggu aja draftnya, tapi jelas kalau kemarin masih ada istilahnya pesangonnya pengalinya 0,5 itu tentu sudah tidak ada lagi,\u201d ujar Yassierli.<\/p>\n
Dengan demikian, perubahan tersebut tidak berarti seluruh pekerja otomatis mendapatkan pesangon dengan nilai yang sama. Menaker menyebut masih ada faktor lain yang akan menentukan besaran hak pekerja, termasuk alasan yang berkaitan dengan pengali serta lamanya seseorang bekerja di perusahaan.<\/p>\n
\u201cNanti dilihat aja detailnya. Tergantung pengalinya itu karena faktor apa dan kemudian berapa lama dia bekerja. Minimal satu kali,\u201d sambungnya.<\/p>\n
Artinya, pekerja belum bisa menghitung secara pasti berapa nominal pesangon yang akan diterima hanya berdasarkan pengumuman mengenai penghapusan pengali 0,5 kali tersebut. Pemerintah masih akan menjelaskan formula lengkap setelah naskah aturan tersedia.<\/p>\n
Perubahan formula pesangon itu menjadi salah satu bagian dari pembaruan aturan ketenagakerjaan yang kini telah resmi memiliki payung undang-undang baru. Pemerintah juga memasukkan sejumlah ketentuan lain yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja dan perlindungan pekerja.<\/p>\n
Salah satunya berkaitan dengan PHK. Yassierli mengatakan perusahaan tidak dapat dengan mudah memutus hubungan kerja terhadap pekerja hanya dengan menggunakan alasan tertentu, termasuk efisiensi.<\/p>\n