\n<\/p>\n
Perusahaan tidak lagi bisa dengan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Pemerintah juga menyiapkan konsep dana cadangan pesangon untuk mengantisipasi perusahaan yang kesulitan membayar hak pekerja saat terjadi PHK.<\/p>\n
<\/p>\n
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan aturan baru tersebut memperketat penggunaan alasan tertentu oleh perusahaan untuk melakukan PHK. Salah satu alasan yang menjadi perhatian adalah efisiensi.<\/p>\n
\u201cDan tidak ada juga alasan perusahaan mem-PHK dengan mudah karena alasannya apakah karena efisiensi dan seterusnya,\u201d tegas Yassierli di DPR RI, Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Yassierli, ketentuan baru tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun, ia belum memaparkan secara detail batasan alasan PHK maupun mekanisme yang nantinya harus ditempuh perusahaan.<\/p>\n
Pemerintah meminta publik menunggu naskah aturan untuk melihat ketentuan tersebut secara lengkap. Dengan begitu, penerapan aturan baru tidak hanya bergantung pada pernyataan umum mengenai larangan melakukan PHK secara mudah.<\/p>\n
Di sisi lain, persoalan yang selama ini muncul ketika pekerja terkena PHK bukan hanya mengenai alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemampuan perusahaan menyediakan uang pesangon juga menjadi persoalan yang ingin diantisipasi pemerintah.<\/p>\n
Yassierli mengungkap masih ada kondisi ketika perusahaan mengaku tidak memiliki dana saat harus memenuhi kewajiban pembayaran pesangon. Karena itu, UU baru memberikan payung hukum bagi pembentukan dana cadangan pesangon.<\/p>\n
\u201cRealitas sekarang kalau kita lihat ternyata ketika perusahaannya itu ingin membayar dana pesangon alasannya kami sudah tidak punya dana dan seterusnya. Makanya di undang-undang ini, sebagai payungnya bahwa akan ada dana cadangan pesangon,\u201d jelas Yassierli.<\/p>\n
Konsep tersebut diharapkan dapat membuat kewajiban pembayaran pesangon lebih siap ketika perusahaan harus melakukan PHK. Namun, mekanisme pengumpulan, pengelolaan, maupun penggunaan dana cadangan tersebut belum dijelaskan secara terperinci dalam UU.<\/p>\n