{"id":122527,"date":"2026-10-06T17:45:34","date_gmt":"2026-10-06T10:45:34","guid":{"rendered":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/10\/06\/puan-pastikan-ruu-perampasan-aset-diketok-paling-lambat-15-desember\/"},"modified":"2026-10-06T17:45:34","modified_gmt":"2026-10-06T10:45:34","slug":"puan-pastikan-ruu-perampasan-aset-diketok-paling-lambat-15-desember","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/10\/06\/puan-pastikan-ruu-perampasan-aset-diketok-paling-lambat-15-desember\/","title":{"rendered":"Puan Pastikan RUU Perampasan Aset Diketok Paling Lambat 15 Desember"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n Wacana Berita, Jakarta – <\/span><\/p>\n

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan target tersebut setelah rapat paripurna menyetujui RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.<\/p>\n

<\/p>\n

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6\/10\/2026). Setelah disetujui sebagai usul DPR, RUU tersebut akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah.<\/p>\n

Puan mengatakan DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diputus paling lambat pada 15 Desember 2026.<\/p>\n

“Insyaallah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang,” kata Puan seusai rapat paripurna, Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n

Dalam rapat paripurna, Puan sebelumnya meminta persetujuan anggota DPR terhadap RUU usul inisiatif Komisi III DPR tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.<\/p>\n

“Kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” kata Puan.<\/p>\n

“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.<\/p>\n

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan tahapan berikutnya adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan DIM dijadwalkan dimulai pada masa sidang berikutnya pada 10 November 2026.<\/p>\n

“Kami bisa kembali tegaskan dan pastikan bahwa kita akan memiliki Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026,” kata Habiburokhman.<\/p>\n

Komisi III telah menyiapkan draf RUU beserta naskah akademik sejak September 2025. Dalam proses penyusunannya, DPR menghimpun masukan masyarakat melalui sedikitnya 62 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), delapan kunjungan kerja, kunjungan ke berbagai daerah pemilihan, serta ratusan aspirasi tertulis.<\/p>\n

Baca Juga: ‘Kalau Bisa Sampai Malam’, Komisi III DPR Serius Kebut RUU Perampasan Aset<\/a><\/strong><\/p>\n

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Dikebut, DPR Targetkan Ketok Palu Sebelum 15 Desember<\/a><\/strong><\/p>\n

Habiburokhman mengatakan mayoritas masukan yang diterima menunjukkan dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, masyarakat juga meminta agar regulasi tersebut tidak disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan terhadap lawan politik maupun sebagai alat pemerasan.<\/p>\n

“Dari rangkaian kegiatan tersebut kami mendapat gambaran bahwa sebagian besar masyarakat mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset ini dan meminta agar UU Perampasan Aset tidak jadi alat kekuasaan terhadap lawan politik ataupun alat aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan,” kata Habiburokhman.<\/p>\n

<\/p>\n

Atas masukan tersebut, Komisi III menyatakan akan memperkuat mekanisme dan substansi perampasan aset terkait tindak pidana sekaligus memperhatikan aspek pengawasan dalam penerapannya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wacana Berita, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan target tersebut setelah rapat paripurna menyetujui RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":94553,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,2],"tags":[],"class_list":["post-122527","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news","category-business"],"relative_dates":{"created":"5 hours ago","modified":"5 hours ago"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=122527"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122527\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/94553"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=122527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=122527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}