\n<\/p>\n
Presiden Prabowo Subianto dinilai\u00a0 tidak perlu mengganti seluruh pejabat yang sebelumnya bekerja pada era sebelumnya hanya untuk menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan telah berpindah dari Eks Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).<\/p>\n
<\/p>\n
Sekretaris Jenderal Pro Jokowi (Projo) Freddy Alex Damanik mengatakan pergantian pejabat seharusnya didasarkan pada kebutuhan pemerintahan dan kinerja, bukan semata-mata latar belakang politik seseorang.<\/p>\n
Baca Juga: Bayi Baru Lahir Sudah Punya Utang Rp30 Juta Lebih Gegara Jokowi, Kata Refly Harun<\/a><\/strong><\/p>\n Freddy menegaskan, pejabat yang pernah berada dalam pemerintahan sebelumnya tidak otomatis harus dicopot setelah dimulainya kepemimpinan dari Prabowo<\/p>\n \u201cPak Prabowo tidak perlu mengganti semua orang beliau untuk membuktikan bahwa beliaulah sekarang yang berkuasa,\u201d tegas Freddy, dikutip Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n Menurut dia, seorang pejabat seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan dan hasil kerjanya. Jika masih berprestasi serta dibutuhkan dalam pemerintahan, tidak ada alasan pergantian dilakukan hanya karena pejabat tersebut berasal dari era sebelumnya.<\/p>\n \u201cKalau menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya masih berprestasi dan dipertahankan oleh presiden, kenapa harus diganti?\u201d ujarnya.<\/p>\n Adapun Projo juga meminta publik tidak menggunakan kategorisasi sebagai ukuran utama dalam membaca setiap keputusan dari Prabowo. Pihaknya sendiri menegaskan tidak masalah dengan reshuffle yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden.\u00a0<\/p>\n \u201cKalau memang presiden menilai perlu mengganti, kenapa kita sebagai pendukung harus marah? Kan kita juga pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran,\u201d ujar Freddy.<\/p>\n Sebaliknya, apabila seorang pejabat dari era sebelumnya tetap dipertahankan, keputusan itu juga tidak seharusnya dipandang sebagai tanda bahwa pemerintahan saat ini masih dikendalikan Jokowi.<\/p>\n Menurut Freddy, dalam sistem presidensial, keputusan mengenai siapa yang membantu presiden menjalankan pemerintahan merupakan kewenangan presiden yang sedang memegang mandat.<\/p>\n Freddy menekankan, pergantian pejabat idealnya dilihat dari kebutuhan pemerintahan dan capaian kerja. Ia meminta masyarakat tidak terjebak pada narasi bahwa setiap perubahan posisi merupakan upaya menyingkirkan kelompok politik tertentu.<\/p>\n Diketahui, Prabowo melakukan reshuffle terbaru berlangsung pada Jumat (2\/10\/2026). Sejumlah posisi strategis mengalami perubahan, mulai dari menteri koordinator, menteri teknis, wakil menteri hingga Kapolri.<\/p>\n Ia juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Pengamat Politik Rocky Gerung.<\/p>\n Pelantikan Rocky menjadi perhatian karena selama ini ia dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahan, termasuk terhadap Jokowi. Namun, Rocky memastikan bahwa perubahan posisinya tidak otomatis mengubah pandangan politiknya.<\/p>\n