\n<\/p>\n
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Regulasi tersebut memperkuat perlindungan bagi pekerja sekaligus mengatur kepastian hukum dan keberlangsungan dunia usaha.<\/p>\n
<\/p>\n
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan Tahun 2026-2027, Selasa (6\/10\/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin proses pengambilan keputusan tersebut.<\/p>\n
“Apakah RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna.<\/p>\n
“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.<\/p>\n
Pengesahan tersebut dilakukan sehari setelah pemerintah bersama Komisi IX DPR menyepakati RUU Perlindungan Ketenagakerjaan untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Kesepakatan tingkat I diambil dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah menerima hasil pembahasan RUU tersebut dan menyetujui pengesahannya. Menurut dia, regulasi baru tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan memberikan kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan.<\/p>\n
“RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara keseluruhan memperkuat perlindungan ketenagakerjaan baik bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha,” ujar Yassierli.<\/p>\n
Yassierli mengatakan UU tersebut juga menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168\/PUU-XXI\/2023. Selain itu, regulasi tersebut disusun untuk menyelaraskan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang selama ini tersebar dalam sejumlah regulasi.<\/p>\n
Pengaturan dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi bagian dari regulasi tersebut.<\/p>\n
Pemerintah turut menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dengan kepentingan pengusaha dalam hubungan industrial. Regulasi tersebut juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.<\/p>\n
Baca Juga: Buruh Bawa 11 Tuntutan dalam Mengawal RUU Ketenagakerjaan<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: DPR Kejar Deadline MK, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Bulan Depan<\/a><\/strong><\/p>\n