\n<\/p>\n
Pergantian sejumlah pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memunculkan tafsir mengenai keberadaan orang-orang yang sebelumnya bekerja di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).<\/p>\n
<\/p>\n
Namun, Pro Jokowi (PROJO) meminta pergantian jabatan tersebut tidak langsung dimaknai sebagai upaya menyingkirkan pejabat yang memiliki rekam jejak di pemerintahan sebelumnya.<\/p>\n
Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik menilai pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Menurut dia, latar belakang politik seorang pejabat bukan menjadi ukuran utama, melainkan kebutuhan pemerintahan dan kinerja yang ditunjukkan.<\/p>\n
\u201cPROJO memang pendukung Pak Jokowi. Tetapi per hari ini kita juga sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi karena itu kita tidak mau terjebak dalam politik orang saya, orang tamu, orang Pak Jokowi,\u201d ujar Freddy, seperti dikutip dari pernyataannya dalam acara Liputan6 SCTV.<\/p>\n
Freddy menegaskan posisi PROJO saat ini juga berkaitan dengan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, sementara Prabowo kini menjalankan mandat sebagai kepala pemerintahan.<\/p>\n
\u201cPak Jokowi itu kan sudah menyelesaikan mandatnya sebagai presiden. Sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan mandat rakyatnya sebagai presiden,\u201d katanya.<\/p>\n
Karena itu, Freddy menilai pergantian pejabat tidak seharusnya selalu dilihat sebagai persaingan antara kelompok yang disebut \u201corang Jokowi\u201d dan \u201corang Prabowo\u201d. Ia mengatakan pejabat dari pemerintahan sebelumnya tetap dapat dipertahankan apabila masih dibutuhkan dan menunjukkan kinerja yang baik.<\/p>\n
\u201cPak Prabowo tidak perlu mengganti semua orang Jokowi untuk membuktikan bahwa beliaulah sekarang yang berkuasa,\u201d tegas Freddy.<\/p>\n