\n<\/p>\n
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti kebijakan impor yang dinilai bisa menekan keberlangsungan industri dalam negeri. Menurutnya, izin impor yang terlalu terbuka tanpa mempertimbangkan kemampuan produksi nasional berisiko membuat sejumlah sektor manufaktur kesulitan bertahan.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cMisalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder<\/em>,\u201d kata Sarmuji di Jakarta, Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan Sarmuji setelah melakukan pertemuan dengan jajaran unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ia meminta setiap unit memetakan persoalan yang dihadapi industri, termasuk hambatan yang bisa mengganggu pertumbuhan dan daya saing manufaktur nasional.<\/p>\n Bagi Sarmuji, Kemenperin tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif atau pembinaan rutin. Kementerian tersebut harus mampu mempercepat pertumbuhan industri dengan mencari persoalan yang menghambat pelaku usaha dan mendorong penyelesaian yang lebih konkret.<\/p>\n \u201cKeberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin. Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,\u201d ujarnya.<\/p>\n Dorongan tersebut berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Sarmuji menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen akan sulit dicapai apabila sektor industri tidak tumbuh cukup tinggi.<\/p>\n Industri, kata dia, juga memiliki posisi penting dalam penciptaan lapangan kerja. Karena itu, pertumbuhan manufaktur tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output, tetapi juga dengan kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja.<\/p>\n \u201cKalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,\u201d katanya.<\/p>\n Untuk mencari persoalan yang terjadi di lapangan, Sarmuji meminta jajarannya tidak hanya melihat informasi dari level pimpinan. Ia membuka ruang bagi pejabat eselon II maupun jajaran lain untuk menyampaikan masalah yang mereka temui secara langsung.<\/p>\n Menurutnya, informasi dari level bawah diperlukan karena tidak semua persoalan industri selalu terlihat pada jenjang pimpinan tertinggi.<\/p>\n \u201cSaya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik, meskipun kita tetap menghargai hierarki birokrasi,\u201d tuturnya.<\/p>\n Ia menilai mekanisme tersebut dapat membantu Kemenperin mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi industri.<\/p>\n \u201cMenyerap informasi dari bawah dan memberikan akses informasi kepada saya itu juga sesuatu yang sangat penting. Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya. Begitu juga informasi dari luar, kami sangat terbuka untuk menerimanya,\u201d ujar Sarmuji.<\/p>\n Dengan cara tersebut, Kemenperin diharapkan tidak hanya menerima laporan mengenai kondisi industri secara administratif, tetapi juga mengetahui persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.<\/p>\n Sarmuji menyadari persoalan industri, termasuk pengaturan impor, tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kemenperin. Kebijakan tersebut bersinggungan dengan kewenangan kementerian dan lembaga lain, mulai dari perdagangan hingga fiskal dan sektor bahan baku.<\/p>\n Karena itu, ia ingin koordinasi lintas kementerian diperkuat. Menurutnya, perlindungan terhadap industri dalam negeri membutuhkan kebijakan yang saling terhubung agar tidak ada kebijakan di satu sektor yang justru menekan sektor lainnya.<\/p>\n \u201cHubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder<\/em> yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Perindustrian saja. Ada yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan kementerian atau lembaga lainnya,\u201d jelasnya.<\/p>\n Baca Juga: Menperin Sarmuji Bidik Legacy Besar, Tak Mau Kinerjanya Biasa-Biasa Saja<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Baja Kendal Tembus Australia, Kemenperin Khawatir Ekspor Tak Berlanjut<\/a><\/strong><\/p>\nKebijakan Impor Tak Bisa Berdiri Sendiri<\/h2>\n