\n<\/p>\n
Pemerintah memastikan rencana konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama Israel & New Breed tidak akan mendapat izin digelar di Indonesia. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan tersebut bukan berkaitan dengan agama maupun nama sang musisi.<\/p>\n
<\/p>\n
Yusril mengatakan pemerintah justru mencermati kemungkinan pertunjukan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan politik terkait Israel. Menurutnya, kekhawatiran itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil sikap terhadap rencana konser tersebut.<\/p>\n
\u201cTentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan yang ada ‘Israel’ di depannya. Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel,\u201d kata Yusril dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n
Yusril menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait rencana pertunjukan tersebut. Konser Israel Houghton dan Israel & New Breed sebelumnya diberitakan akan digelar di Jakarta pada 24 Oktober 2026 dalam rangkaian Til The Whole World Knows Tour 2026.<\/p>\n
Namun, pemerintah menyatakan sampai 5 Oktober 2026 belum ada pengajuan izin resmi untuk menggelar pertunjukan tersebut. Karena itu, Yusril menegaskan pemerintah bukan membatalkan izin yang sudah diterbitkan, melainkan memastikan izin tidak akan diberikan apabila permohonan diajukan.<\/p>\n
Kekhawatiran pemerintah, lanjut Yusril, berkaitan dengan dugaan adanya pesan politik yang pernah disampaikan Israel Houghton dalam sejumlah pertunjukannya di luar negeri. Yusril menyebut ada pernyataan yang dinilai sensitif dalam konteks hubungan Israel dan Palestina.<\/p>\n
\u201cYa, jadi memang ditengarai dari beberapa show yang dilakukan di beberapa tempat di luar negeri, di sela-sela pertunjukan musik dan lagu itu, artis tersebut menyampaikan satu statement yang antara lain mengatakan ‘I stand with Israel’. Dan ini ucapan yang cukup sensitif ya,\u201d ujar Yusril.<\/p>\n
Menurut Yusril, persoalan tersebut tidak berhenti pada pesan yang mungkin muncul dalam sebuah pertunjukan musik. Pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap situasi keamanan di dalam negeri jika konser tersebut tetap berlangsung.<\/p>\n
\u201cLain daripada itu, persoalan yang paling mendasar adalah pertimbangan masalah keamanan di dalam negeri,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Yusril juga mengaitkan keputusan tersebut dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Karena itu, pemerintah menilai dugaan penggunaan konser sebagai sarana dukungan politik kepada Israel tidak sejalan dengan kebijakan tersebut.<\/p>\n
\u201cDan kita menganggap hal seperti itu tidak sejalan dengan politik luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya,\u201d kata Yusril.<\/p>\n
Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tidak sedang melarang pertunjukan musik secara umum. Menurut dia, persoalan muncul ketika sebuah kegiatan musik dinilai berpotensi membawa kepentingan politik tertentu.<\/p>\n
\u201cKita tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang. Akan tetapi, jika memang ada motif politik untuk memberikan dukungan seperti itu dan merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan pikiran, aspirasi dari masyarakat kita sendiri,\u201d ujarnya.<\/p>\n