\n<\/p>\n
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, merespons keras narasi viral di media sosial yang mengaitkan nama Ketua DPR RI Puan Maharani dengan polemik sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Narasi tersebut mengeklaim bahwa Puan akan naik menggantikan posisi Gibran jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan.<\/p>\n
<\/p>\n
Deddy menilai penyebaran informasi tersebut tidak berdasar dan sengaja dihembuskan untuk mengalihkan substansi utama dari proses hukum yang sedang berjalan.<\/p>\n
“Menurut saya, itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDI Perjuangan. Sebaiknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari dengan narasi sesat dan dipolitisasi untuk menggeser isu proses hukum konstitusional,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa polemik hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden sepenuhnya merupakan ranah para pemegang gugatan. Pihaknya memastikan PDIP maupun Puan Maharani sama sekali tidak memiliki kaitan ataupun kepentingan politis di balik gugatan tersebut.<\/p>\n
“Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan, apalagi PDI Perjuangan,” tegasnya.<\/p>\n
Curiga Ada Upaya Membangun Drama Murahan<\/strong><\/p>\n Lebih lanjut, Deddy melontarkan kecurigaan bahwa narasi pengalihan isu ini diciptakan oleh pendukung Gibran untuk mendulang simpati publik dengan cara-cara yang tidak sehat.<\/p>\n Menurutnya, polemik sengketa ijazah ini merupakan persoalan hukum yang sangat sederhana dan dapat dibuktikan secara transparan di persidangan tanpa harus dibumbui rekayasa opini politik.<\/p>\n “Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum,” kata Deddy.<\/p>\n Ia pun menyarankan agar kubu terkait fokus membuktikan kebenaran dokumen di hadapan majelis hakim konstitusi ketimbang memelihara narasi yang memperkeruh suasana politik nasional.<\/p>\n <\/p>\n “Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain, dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati,” pungkasnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n