\n<\/p>\n
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, menilai perombakan kilat pucuk pimpinan dan puluhan posisi strategis di tubuh Polri bukanlah rotasi biasa.<\/p>\n
<\/p>\n
Langkah cepat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengganti 88 jabatan strategis dalam waktu 1×24 jam usai dilantik dinilai sebagai strategi politik terencana untuk melucuti kekuatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.<\/p>\n
Gede Pasek mengamati proses pergantian Listyo Sigit ke posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan pelantikan Suyudi berjalan sangat senyap dan jitu.<\/p>\n
Segera setelah tampuk kekuasaan beralih pada 1 Oktober 2026, Surat Telegram Kapolri Nomor ST\/2205\/X\/KEP\/2026 tertanggal 2 Oktober langsung diterbitkan untuk mengeksekusi 88 posisi di Mabes Polri dan 19 Kapolda pemegang wilayah teritorial.<\/p>\n
“Gerakan pelucutan kekuatan Listyo Sigit itu dilakukan hanya dalam waktu 24 jam usai dilantik. Para die hard Listyo Sigit langsung dibersihkan untuk tidak memegang wilayah, yang berarti tidak lagi memegang kendali pasukan,” tegas Gede Pasek, Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n
Sebelum momen pergantian ini, Gede Pasek menyebut kekuatan Listyo Sigit sangat kokoh dan sulit digoyahkan, bahkan memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk menunggu momentum politik yang tepat.<\/p>\n
Sejumlah manuver dari kelompok kekuasaan yang mencoba melengserkan Listyo sempat berujung buntu. Salah satunya adalah upaya penyelidikan Kejaksaan Agung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mayoritas dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari milik Polri.<\/p>\n
Menurut Gede Pasek, langkah pemeriksaan masif tersebut terhenti pascainsiden pembuntutan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Insiden adu kekuatan antarlembaga tersebut menjadi catatan krusial bagi Presiden Prabowo untuk segera memangkas dominasi kekuasaan Listyo Sigit sebelum semakin membesar.<\/p>\n
Pemangkasan loyalis Listyo Sigit menyasar sejumlah Kapolda yang baru menjabat beberapa bulan. Nama-nama seperti Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto dan Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy yang baru dilantik pada Juli 2026 langsung digeser dari posisinya.<\/p>\n
Gede Pasek meyakini draf mutasi tersebut telah disiapkan secara rahasia jauh sebelum pelantikan untuk memastikan sterilisasi Mabes Polri dan wilayah dari potensi dwiloyalitas.<\/p>\n
Loyalis Listyo kini digeser ke pos jabatan di luar struktural kepolisian seperti kementerian atau lembaga sehingga karier mereka tetap terjaga, namun akses komando pasukannya terputus.<\/p>\n
“Kapolri baru tampaknya tidak mau kinerjanya ke depan sulit bergerak akibat dwiloyalitas. Dengan formasi saat ini, diyakini monoloyalitas akan didapatkan Kapolri Suyudi,” jelasnya.<\/p>\n
Meski Listyo Sigit kini menjabat sebagai Kepala KSP, posisi yang lekat dengan lingkaran dalam Istana, Gede Pasek menilai hal tersebut merupakan bentuk pengisolasian kekuasaan.<\/p>\n
Mengomandoi institusi KSP dengan puluhan staf dinilai sangat berbeda dengan mengendalikan lebih dari 400 ribu personel Polri.<\/p>\n
“Di sinilah Listyo Sigit seakan dikandangkan. Dinaikkan untuk dininabobokan tanpa memegang kendali pasukan. Malah gampang diawasi gerak-geriknya sekarang karena mengumpul di Istana,” ungkap mantan politikus tersebut.<\/p>\n
Ia juga menyoroti ironi terkait revisi UU Polri yang dikebut pada era Listyo Sigit terkait penambahan usia pensiun. Aturan yang mulanya didesain agar Listyo dapat berkuasa hingga 2029 tersebut kini justru akan dinikmati sepenuhnya oleh Kapolri baru, Suyudi Ario Seto.<\/p>\n
Di akhir analisisnya, Gede Pasek menyimpulkan bahwa alih-alih menjadi institusi profesional dan mandiri sesuai amanat reformasi, Polri kini telah bertransformasi menjadi kekuatan politik berseragam (Parcok atau Partai Coklat) dengan jaringan komando hingga ke pelosok desa.<\/p>\n
Ia memprediksi realitas “politik polisi dan polisi politik” akan semakin kental dan terfokus pada persiapan kontestasi Pemilu 2029.<\/p>\n
<\/p>\n
“Entahlah apakah ke depan akan bergeser ke arah ideal atau justru untuk melanggengkan kekuatan politik yang disebut Parcok akan dilanjutkan. Jika tetap, maka yang berbeda hanyalah figur ketua umum Parcok dan arah loyalitasnya saja. Semua kini fokus ke 2029, hangatnya politik memanas lebih awal,” pungkasnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n