\n<\/p>\n
Pemerintah harus mencari cara baru untuk mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM) setelah mekanisme pengadaan melalui lelang tidak lagi berjalan optimal. Pemerintah kini memburu pasokan dari negara-negara yang memiliki kelebihan stok, meski dengan risiko harga pembelian yang lebih tinggi.<\/p>\n
<\/p>\n
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode, mengatakan perubahan pola pengadaan tersebut terjadi karena kondisi pasokan global yang terdampak konflik di Timur Tengah.<\/p>\n
\u201cSejak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian,\u201d ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Laode, pemerintah kini melakukan strategi hunting<\/em> atau mencari langsung negara-negara yang memiliki stok BBM berlebih untuk memastikan kebutuhan nasional tetap terpenuhi.<\/p>\n \u201cJika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatif pesertanya tidak ada. Jadi, kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok,\u201d katanya.<\/p>\n Ia mengungkapkan, langkah tersebut dapat membuat biaya pengadaan meningkat karena pemerintah harus membeli dengan harga yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan mekanisme normal.<\/p>\n \u201cKita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa,\u201d ujarnya.<\/p>\n Baca Juga: Konflik Timur Tengah Pangkas 25% Sumber Impor BBM, ESDM Cari Alternatif<\/a><\/strong><\/p>\n