\n<\/p>\n
Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kini memasuki babak penting di Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menegaskan, apabila Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat hingga berujung pada pembatalan sebagai wakil presiden, konsekuensi tersebut menurutnya tidak otomatis merembet kepada Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
Denny menilai sanksi hukum semestinya hanya diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Karena itu, apabila dalam perkara syarat pendidikan Gibran terbukti terdapat pelanggaran, pihak yang menurutnya harus menerima konsekuensi adalah Gibran.<\/p>\n
Baca Juga: Dosen IPB Prediksi Akhir Drama Gugatan Gibran di MK<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cTidak bisa begitu. Sanksi itu diberikan kepada yang melakukan kesalahan,\u201d kata Denny dalam tayangan Youtube Forum Keadilan TV, dikutip Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n Denny sendiri bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke MK. Perkara tersebut telah diregistrasi dengan Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026.<\/p>\n Dalam perkara itu, para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu, yakni paling rendah tamat SMA atau sederajat. Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat tersebut dan mendiskualifikasinya.<\/p>\n Menurut Denny, perkara yang diajukan bukan sekadar memperdebatkan keberadaan ijazah Gibran. Ia menilai persoalan yang lebih besar berkaitan dengan proses pemenuhan syarat pencalonan yang menurut para pemohon memiliki indikasi cacat administratif dan dugaan manipulasi.<\/p>\n