\n<\/p>\n
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyoroti langkah pemerintah menempatkan agenda hilirisasi dan transisi energi di bawah koordinasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurutnya, penggabungan kedua agenda tersebut ke dalam lingkup Kementerian ESDM merupakan langkah yang tepat karena sebagian besar sektor hilirisasi dan transisi energi berkaitan erat dengan kewenangan kementerian tersebut.<\/p>\n
Namun, Fahmy memberikan catatan terkait posisi Bahlil yang juga dipercaya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi. Menurutnya, efektivitas peran koordinasi tersebut perlu menjadi perhatian karena sebagian besar kewenangan strategis sudah berada dalam lingkup Kementerian ESDM.<\/p>\n
“Pengangkatan Bahlil menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi kurang tepat karena tidak ada kementerian selain ESDM yang dikoordinasikan, sehingga berpotensi hanya mengkoordinasikan dirinya sendiri,” ujar Fahmy kepada Wacana Berita, Minggu (10\/4\/2026).<\/p>\n
Fahmy menilai penunjukan Bahlil menunjukkan besarnya perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda hilirisasi dan transisi energi sebagai salah satu program prioritas pemerintahan. Menurutnya, mandat tersebut mencerminkan ekspektasi besar terhadap percepatan pembangunan industri berbasis sumber daya alam dan transformasi energi nasional.<\/p>\n
Meski demikian, Fahmy mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari peluncuran proyek maupun agenda seremonial, tetapi harus dilihat dari kesiapan teknologi, kapasitas industri, dan dampak ekonomi yang dihasilkan.<\/p>\n
Ia menyoroti sejumlah program yang dikaitkan dengan agenda hilirisasi dan transisi energi, seperti pengembangan biodiesel B50, campuran etanol E10, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp, serta pengembangan Blok Masela.<\/p>\n
Terkait program B50, Fahmy menyebut kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pengembangan biodiesel B40 yang telah berjalan sebelumnya. Menurutnya, pengembangan biodiesel dengan tingkat campuran lebih tinggi masih membutuhkan dukungan teknologi pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar yang belum sepenuhnya dikuasai Indonesia.<\/p>\n
Baca Juga: Lapor ke Bahlil: Kalau Logistik Kami Kurang, Kami Tinggal Lapor Ketum<\/a><\/strong><\/p>\n