\n<\/p>\n
Sebanyak 3.698 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe, Aceh, belum menerima hak gaji mereka selama lima bulan. Tunggakan tersebut meliputi gaji bulanan sejak Juli hingga Oktober 2026, ditambah gaji ke-13 tahun 2026.<\/p>\n
<\/p>\n
Kondisi ini terjadi meski pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp124 miliar sejak Agustus 2026. Hingga Sabtu (3\/10\/2026), dana tersebut belum dapat dicairkan lantaran masih menunggu proses administrasi pascapengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 oleh DPRK Lhokseumawe.<\/p>\n
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, A. Haris, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh kekosongan kas daerah, melainkan adanya prosedur mekanisme penggunaan uang negara yang wajib dipatuhi.<\/p>\n
“Pengesahan APBD Perubahan 2026 sudah dilakukan pekan ini. Hanya saja, kan butuh cetak buku dan butuh evaluasi gubernur dulu. Jadi tidak serta-merta begitu disahkan langsung bisa digunakan dananya,” ujar Haris saat dikonfirmasi, Sabtu (3\/10\/2026).<\/p>\n
Saat ini, dokumen pengesahan APBD-P telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Aceh untuk menjalani tahap evaluasi sebelum pencairan keuangan dapat diproses.<\/p>\n
Pemkot Lhokseumawe mengimbau seluruh tenaga PPPK untuk bersabar menunggu perampungan proses administrasi. Haris memperkirakan pencairan gaji dapat terealisasi dalam kurun waktu satu hingga dua pekan ke depan.<\/p>\n
“Tidak ada niatan memperlambat. Begitu administrasi selesai, langsung kami cairkan. Saya hitung-hitung sepekan atau dua pekan ke depan sudah bisa kami bayarkan gaji,” tegasnya.<\/p>\n
Ia juga berharap masyarakat dapat memahami dan bersabar terkait regulasi pencairan anggaran negara agar tidak memicu asumsi liar.<\/p>\n
<\/p>\n
“Kami sudah jelaskan berkali-kali, uangnya ada. Namun, tetap lewat mekanisme dan regulasi. Kami pastikan bayar segera,” pungkas Haris.<\/p>\n<\/p><\/div>\n