\n<\/p>\n
PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperkuat tata kelola pengambilan keputusan bisnis melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pencegahan fraud, gratifikasi, konflik kepentingan, serta memastikan keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n
<\/p>\n
FGD bertajuk \u201cPenguatan Tata Kelola melalui Pencegahan Fraud dan Gratifikasi serta Penerapan Business Judgement Rule\u201d digelar di Menara Agrinas Palma, Jakarta, Kamis (1\/10\/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Pelaksana Tugas Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Arend Arthur Duma sebagai narasumber.<\/p>\n
Forum diikuti Dewan Komisaris, seluruh Direksi, staf ahli, kepala divisi, kepala subdivisi, serta jajaran terkait di lingkungan Agrinas Palma.<\/p>\n
Bagi perusahaan, penguatan tata kelola menjadi bagian dari proses bisnis, terutama dalam pengambilan keputusan yang memiliki konsekuensi terhadap operasional dan kepentingan perusahaan.<\/p>\n
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan setiap keputusan bisnis perlu didasarkan pada informasi yang memadai dan dilakukan secara profesional serta hati-hati.<\/p>\n
\u201cSetiap keputusan bisnis perlu dilakukan secara profesional, berdasarkan informasi yang memadai, dengan kehati-hatian, serta dapat dipertanggungjawabkan. FGD ini menjadi bekal bagi kami untuk memperkuat budaya integritas sekaligus memahami prinsip dan batasan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis,\u201d ujar Abdul Ghani.<\/p>\n
Salah satu instrumen yang menjadi pembahasan adalah Whistleblowing System (WBS) Agrinas Palma. Perusahaan menempatkan WBS tidak hanya sebagai kanal pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kerentanan dalam proses bisnis.<\/p>\n
Selain itu, pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi bagian dari penguatan tata kelola. Perusahaan perlu memastikan keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun benturan kepentingan.<\/p>\n
Dalam pemaparannya, KPK menekankan bahwa konflik kepentingan dapat bersumber dari sejumlah faktor, antara lain hubungan afiliasi, gratifikasi, kepemilikan aset, penggunaan pengaruh, maupun kelemahan sistem organisasi.<\/p>\n
Penguatan aspek tersebut menjadi relevan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan karena potensi konflik kepentingan dapat memengaruhi objektivitas keputusan sekaligus meningkatkan risiko tata kelola.<\/p>\n
FGD juga membahas penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan bisnis. Prinsip tersebut memberikan perspektif mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk dengan itikad baik, mengutamakan kepentingan perusahaan, berdasarkan informasi yang memadai, serta dilakukan secara hati-hati dan profesional.<\/p>\n
Penerapan BJR juga menekankan pentingnya keputusan yang bebas dari konflik kepentingan.<\/p>\n
Abdul Ghani mengatakan integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab fungsi tertentu, melainkan seluruh unsur organisasi. Karena itu, pencegahan potensi penyimpangan membutuhkan komitmen pimpinan, kesadaran insan perusahaan, serta sistem pengendalian yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini.<\/p>\n
Melalui penguatan tata kelola tersebut, Agrinas Palma menargetkan proses bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.<\/p>\n
<\/p>\n
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga kualitas proses bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan keputusan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n<\/p><\/div>\n