\n<\/p>\n
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat layanan perizinan dan pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat serta pelaku usaha. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kemudahan layanan menjadi bagian penting dalam menjaga iklim investasi Jakarta.<\/p>\n
<\/p>\n
Pramono menyampaikan hal tersebut saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2\/10\/2026). Ia meminta proses pelayanan terus dipangkas agar lebih mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit.<\/p>\n
\u201cTadi saya melihat langsung kesiapan Mal Pelayanan Publik. Intinya, kita ingin pelayanan masyarakat itu semakin mudah, cepat, transparan dan tidak rumit,\u201d ujar Pramono.<\/p>\n
Saat ini, MPP Jakarta mengintegrasikan 19 instansi dalam satu lokasi. Selain layanan tatap muka, Pemprov DKI memperluas akses melalui 316 titik layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Jakarta. Masyarakat juga dapat mengakses layanan secara digital melalui pelayanan.jakarta.go.id dan aplikasi JAKEVO.<\/p>\n
\u201cKita terus dorong layanan digital. Sehingga masyarakat bisa memilih mau datang langsung atau mengurus secara digital. Ini penting, karena pelayanan publik juga berkaitan langsung dengan iklim investasi,\u201d katanya.<\/p>\n
Kemudahan layanan tersebut berjalan seiring dengan realisasi investasi Jakarta yang mencapai Rp173,6 triliun pada semester I 2026. Nilai itu terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp67,1 triliun.<\/p>\n
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/BKPM, capaian tersebut menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan realisasi investasi terbesar secara nasional. Nilai investasi Jakarta juga setara 17,2 persen dari total investasi nasional.<\/p>\n
\u201cSaya mendapatkan data bahwa semester yang lalu, semester pertama, investasi di Jakarta tahun 2026 ini Rp173,6 triliun, tertinggi di Indonesia,\u201d jelas Pramono.<\/p>\n
\u201cDan ini menunjukkan bahwa dengan pelayanan terpadu satu pintu, keterbukaan, dan sebagainya membuat masyarakat atau pelaku dunia usaha memberikan kepercayaan kepada Pemerintah DKI Jakarta,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Baca Juga: Pramono Anung Ungkap Alasan Jakarta Butuh Dana Cadangan Rp5,6 Triliun<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Gandeng Developer Besar, Pramono Segera Ground Breaking Penataan Ulang Blok M<\/a><\/strong><\/p>\n