\n<\/p>\n
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadikan reformasi kultural sebagai salah satu fokus utama kepemimpinannya. Menurut Benny, perubahan di tubuh Polri tidak cukup hanya melalui pembenahan struktur dan kebijakan, tetapi juga harus terlihat dari perilaku aparat saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n
<\/p>\n
Benny menyampaikan hal tersebut setelah Suyudi resmi menduduki jabatan Kapolri. Ia berharap kepemimpinan baru dapat mengembalikan fungsi kepolisian sebagai institusi yang melayani dan melindungi masyarakat. \u201cTentunya kami menyampaikan selamat kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas amanah barunya sebagai Kapolri. Tugas Jenderal Suyudi ke depan cukup berat, untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pelayan masyarakat,\u201d kata Benny di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.<\/p>\n
Menurut Benny, posisi Polri sebagai alat negara juga harus menjadi pijakan dalam menjalankan tugas. Ia merujuk Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. \u201cUUD 1945 Pasal 30 ayat 4 menyebut Polri sebagai alat negara, bukan alat Pemerintah, bukan alat penguasa,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Salah satu persoalan yang disoroti Benny adalah budaya penanganan perkara yang baru bergerak setelah mendapat perhatian luas di media sosial. Ia meminta Suyudi menghapus fenomena \u201cno viral no justice\u201d dan memastikan setiap laporan diproses berdasarkan bukti, prosedur serta ketentuan hukum. \u201cHarus ada reformasi kultural Polri, dari arogansi ke pelayanan. Kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus penganiayaan warga masih membekas,\u201d kata Benny.<\/p>\n
Selain itu, Benny meminta adanya toleransi nol terhadap pungutan liar, pemerasan serta praktik backing yang melibatkan anggota kepolisian. \u201cHarapan kami, Kapolri baru harus berani menghapus kultur \u2018no viral no justice\u2019, serta tegakkan zero tolerance untuk pungli, pemerasan, dan backing,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Benny juga menyoroti cara aparat menghadapi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ia meminta pendekatan represif terhadap kelompok seperti petani, pengemudi ojek online dan aktivis dihentikan. Dalam penanganan perkara pidana, ia juga mendorong penyidik tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan apabila terdapat bukti mengenai keberadaan aktor intelektual.<\/p>\n
\u201cUntuk itu kami meminta komitmen Kapolri baru untuk berani mengungkap aktor intelektual, dan stop pendekatan represif untuk masyarakat kecil (petani, pengemudi ojol, aktivis),\u201d kata Benny. Menurutnya, ketegasan penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi harus berjalan bersama penghormatan terhadap hak masyarakat dan fungsi pelayanan kepolisian.<\/p>\n
Sementara itu, Suyudi sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk melakukan perubahan dari internal Polri. Ia menegaskan pembenahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan melalui tindakan aparat di lapangan. \u201cSemangat yang ingin saya hidupkan sederhana. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,\u201d ujar Suyudi.<\/p>\n