\n<\/p>\n
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti situasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyoroti belum adanya sikap pemerintah terkait dengan gugatan yang dihadapi wapres di Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama mempertanyakan mengapa perangkat komunikasi pemerintah, termasuk pihak istana, tidak terlihat mengambil peran ketika salah satu pimpinan negara menghadapi gugatan.<\/p>\n
Baca Juga: Reshuffle ke-7 Berawal dari Kekecewaan Prabowo terhadap Menterinya, Begini Kata PDIP<\/a><\/strong><\/p>\n Menurut Dian, pemerintahan yang berjalan saat ini tidak hanya terdiri dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran juga merupakan bagian penting dari pemerintahan.<\/p>\n \u201cPemerintahan hari ini bukan hanya Pak Prabowo. Tapi Mas Gibran juga sebagai Wapres,\u201d ungkap Dian, dikutip Jumat (2\/10\/2026).<\/p>\n Dian secara khusus mempertanyakan keberadaan sejumlah perangkat komunikasi istana yang selama ini memiliki fungsi menyampaikan informasi maupun menjelaskan posisi pemerintah kepada publik.<\/p>\n Ia mempertanyakan mengapa tak ada tanggapan soal gugatan terhadap wapres dari Badan Komunikasi Pemerintah, Juru Bicara Istana hingga Kepala Staf Kepresidenan (KSP).<\/p>\n \u201cKemana Bakom? Kemana Jubir Istana? Kemana Kepala Staf Kepresidenan disaat pimpinan negara digugat seperti ini?\u201d tuturnya.<\/p>\n Bagi Dian, perkara tersebut bukan semata persoalan pribadi seorang pejabat, melainkan menyangkut figur yang saat ini menduduki posisi Wakil Presiden. Karenanya, ia mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan komunikasi terhadap Gibran.<\/p>\n Adapun Gibran sendiri diketahui menghadapi persoalan hukum dan politik yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.<\/p>\n Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap pemenuhan syarat pendidikan dan pencalonan dari politikus muda itu di Pilpres 2024. Para pemohon meminta pengadilan menyatakan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu wajib dipenuhi ketika pendaftaran dan penetapan pasangan calon.<\/p>\n