\n<\/p>\n
Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah yang memiliki angka stunting tinggi.<\/p>\n
<\/p>\n
Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi akan diaktifkan secara serentak pada 2 Oktober 2026. Wilayah tersebut mencakup sejumlah daerah di Indonesia Timur, termasuk Papua Pegunungan.<\/p>\n
Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi hanya dilakukan terhadap dapur SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai siap memasuki tahapan operasional. “Kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, wilayah yang stuntingnya tinggi mulai dari wilayah Timur Indonesia termasuk Papua Pegunungan pada 2 Oktober 2026,” kata Sudaryono, Jumat (2\/10\/2026).<\/p>\n
Dari total 480 SPPG tersebut, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri, sedangkan 269 lainnya masuk kategori SPPG terpencil. Aktivasi mencakup Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.<\/p>\n
Namun, Sudaryono menegaskan aktivasi dapur belum berarti distribusi makanan langsung dilakukan kepada penerima manfaat. Setelah aktivasi, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sesuai kesiapan masing-masing SPPG.<\/p>\n
“Setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan termasuk pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” kata Sudaryono.<\/p>\n
BGN memperkirakan dapur-dapur yang diaktifkan tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat pekan sebelum dapat mulai beroperasi. Tahapan persiapan akan dimulai bersamaan dengan aktivasi pada 2 Oktober 2026.<\/p>\n