\n<\/p>\n
Pernyataan Muhammad Rullyandi yang menyebut persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) ilegal mendapat sorotan dari politikus sekaligus praktisi hukum Ferdinand Hutahaean. Ferdinand menilai sikap tersebut justru dapat membawa konsekuensi terhadap pihak terkait dalam perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Ferdinand mengaitkan posisi Rullyandi sebagai ahli yang dihadirkan Militan Gibran 08 dengan keberadaan kelompok tersebut sebagai pihak terkait. Menurut dia, kondisi itu membuat pernyataan Rullyandi berpotensi memengaruhi posisi Gibran dalam perkara.<\/p>\n
“Representasi Gibran Raka Bumin Raka di persidangan tersebut bagi saya adalah bentuk serangan balik dari Gibran terhadap lembaga mahkamah konstitusi,” ujar Ferdinand, dikutip Jumat (2\/10\/2026).<\/p>\n
Ia juga mempertanyakan konsistensi Rullyandi yang tetap hadir sebagai ahli dalam persidangan yang sebelumnya disebutnya ilegal. Ferdinand menyinggung pernyataan Rullyandi yang juga mempertanyakan keabsahan Ketua MK.<\/p>\n
“Harusnya kalau memang Rulyandi sudah merasa sidang MK ini ilegal, ketuanya ilegal dia tidak perlu datang lagi pada persidangan yang dia anggap ilegal,” Ferdinand menuturkan.<\/p>\n
Ferdinand menilai polemik tersebut dapat memengaruhi cara hakim memandang perkara. Ia bahkan menduga narasi mengenai ilegalitas persidangan dapat digunakan untuk mempertanyakan putusan MK apabila nantinya keputusan tersebut tidak menguntungkan Gibran.<\/p>\n
“Bahwa putusan ini ilegal Kenapa ilegal karena Hakimnya ilegal sidangnya ilegal maka putusannya ilegal inilah bentuk perlindungan yang coba mulai dibangun oleh Gibran dengan menyerang balik mahkamah,” sambung dia.<\/p>\n
Menurut Ferdinand, pernyataan tersebut juga berpotensi membentuk keraguan publik terhadap MK. Ia mengaku meyakini Rullyandi tidak menyampaikan pandangan tersebut seorang diri dan mengaitkannya dengan pihak terkait dalam perkara.<\/p>\n